Oleh : Ardi Rahendro NIM : P2CC 08084 Klas : Magelang.
KONSEP PENGENDALIAN DALAM MANAGEMENT CONTROL SYSTEM DI KANTOR PERTANAHAN
MANAJEMEN PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT (MPBM) I. LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertip Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup diperlukan data pertanahan yang valid dan sesuai antara data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan maupun data pertanahan di Desa yang merupakan basis data utama untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar ( misalnya tanah-tanah yang hanya memiliki tanda bukti berupa Girik, Pethuk, Kekitir dsb). Sampai saat ini masih banyak desa yang memiliki daftar pertanahan yang berupa buku C desa, akan tetapi data tersebut hanya berisi tentang data tekstual tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan data yang berupa grafikal sudah sangat sulit ditemukan pada saat sekarang ini, kemungkinan ini disebabkan karena administrasi di desa yang tidak baik atau sengaja dimusnahkan oleh kepala desa yang bersangkutan sebagai akibat dari permasalahan pribadi antara kepala desa dengan perangkat desa lainnya, ataupun antara kepala desa dengan warga masyarakatnya,misalnya ketika mencalonkan diri kembali ternyata tidak terpilih sehingga menimbulkan emosi yangberlebihan dengan cara menyembunyikan data pertanahan, yang merupakan sumber data yang sangat penting bagi desa tersebut. Untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan di desa itulah maka ada sebuah ide yang cukup menarik untuk dipertimbangkan dilaksanakan yaitu apa yang disebut dengan MANAJEMEN PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT disingkat MPBM. MPBM ini bisa dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat desa setempat dengan dibantu oleh pamong desa yang mengerti betul tentang permasalahan pertanahan di desanya. MPBM dilaksanakan bukan hanya pada data tekstual tetapu juga dengan data grafikal, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara mendidik warga masyarakat yang sudah dipilih oleh desa sebagai petugas pendataan grafikal menjadi petugas pemetaan desa. Pendidikan yang diberikan kepada orang-orang pilihan masyarakat desa tersebut meliputi bagimana cara membuat peta, mengukur bidang tanah secara sederhana, menggambarkannya ke dalam sebuah kertas yang sudah ditetapkan bentuk dan formatnya sehingga juga digabungkan akan menjadi sebuah peta yang sederhana akan tetapi mampu menunjukkan kepemilikan bidang-bidang tanahnya. Hal ini akan menjadi solusi yang baik bagi penyelesaian permohonan hak atas tanah yang dilakkan oleh masyarakat, karena kendala yang masih sering terjadi di Kantor pertanahan sewaktu memperoses permohonan hak atas tanah masyarakat adalah ketidak sesuaian data antara data yang ditulis dalam blangko permohonan dengan data ukur yangdilaksanakan di lapangan, hal ini masih sering terjadi karena pengisian formulir pendaftaran hanya dilakukan diatas meja atnpa cek lapangan, sedangkan pengukuran benar-benar dilakukan di lapangan, disamping itu penunjuk batas ketika bidang tanah tersebut diukur bukan orang yang sama ketika formulir pendaftaran diisi. Akibat ketidak sesuaian inilah maka proses penyelesaian sertipikiat kenjadi lama karena pihak Kantor Pertanahan terpaksa harus menunggu/memanggil perangkat pemohon disertai perangkat desa untuk menjelaskan permasalahan perbedaan data tersebut diatas. Dengan MPBM maka persoalan tersebut menjadi tidak ada, karena dalam ketentuannya MPBM nantinya adalah menjadi lembaga mitra BPN dalam hal penyelesian administrasi pertanahan tingkat desa, dan hasil dari MPBM tersebut akan dilampirkan sebagai kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang dimohon oleh masyarakat. Permasalahan kedua adalah masing sering terjadi overlap sertipikat hak atas tanah ( satu bidang tanah tetapi terdapat lebih dari satu sertipikat tanah). Mengapa hal ini terjadi? Karena di desa tidak mempunyai peta kepemilikan tanah, sehingga ketika dilakukan pensertipikatan tidak dilakukan penandaan mana bidang tanah yang sudah sertipikat dan mana yang belum, sementara data tekstualnya menyebutkan bahwa yang bersangkutan memang memiliki lebih dari satu bidang tanah, akan tetapi karena tidak adanya kontrol grafikal maka overlap tersebut masih memungkinkan untuk terjadi, walaupun pada saat sekarang ini, di Kantor Pertanahan sudah dilakkan upaya untuk menghindari terjadinya overlap pemilikan tanah tersebut, yaitu dengan cara petugas ukur dibekali dengan GPS ( Global Positioning system) yang akan memberikan data berupa koordinat dimana bidang tanah terlebut terletak, yang kemudian dipetakan di Kantor Pertanahan.
II. MANAJEMEN PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT ( MPBM )
Menunjuk Instruksi Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 377-170 tanggal 1 Pebruari 2007 perihal Instruksi Kepala BPN-RI sehubungan dengan Pidato Presiden RI Pada Awal Tahun 2007, Program Reforma (Pembaruan) Agraria Nasional (PPAN) bertujuan untuk mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat melalui: pertama, alokasi tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, kedua, termasuk di dalamnya membantu rakyat dalam mensertipikatan tanah-tanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas (penguatan hak rakyat atas tanah). Selain itu juga dapat diketahui apakah ada bidang-bidang tanah yang bisa dibagi atau hanya dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya tergantung dari kasusnya. Model pertama lebih dimungkinkan di luar Jawa. Untuk di Jawa khususnya Jawa Tengah lebih mungkin untuk penerapan model kedua yaitu melalui pemberdayaan masyarakat (Community Development). Pemberdayaan masyarakat dalam Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) adalah penggalian nilai-nilai dan potensi lokal yang dimiliki oleh desa, desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meliputi pengambilan keputusan secara musyawarah, melaksanakan keputusan hasil-hasil musyawarah secara gotong royong baik dalam hal karya, karsa maupun biaya guna mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Buatan yang ada di desa/kelurahan dengan memanfaatkan secara maksimum data pokok hasil MPBM beserta peta tematik hasil ikutannya. Makmur Mandiri Alam Lestari tidak akan dapat dicapai oleh Kantor Pertanahan sendiri tanpa bantuan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Masyarakat dengan menunjuk Tim 9 (Tim 4 Pengumpul/pengelola Data, Tim 5 Verifikasi) melalui rembug desa/ musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (MUSRENBANGKEL, DITULIS SINGKAT REMBUG DESA): pertama-tama, menyiapkan sarana kerja MPBM 6-9 bulan, kedua, menggalang kebersamaan dan memperoleh penguatan nilai aset tanah dengan mendaftarkan tanah secara massal swadaya selama 6 bulan, ketiga, mengoperasionalkan MPBM layanan data bidang tanah, keempat, menggalang kebersamaan dan membangun kesadaran masyarakat melaksanakan operasional program aksi penatagunaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan yang Lestari Optimal Seimbang dan Serasi (LOSS) menuju Makmur Mandiri Alam Lestari atau Aman Tertib Lancar Sehat dan Serasi (ATLASS) untuk perkotaan, kelima, bertindak sebagai Lembaga Perdamaian Penyelesaian Sengketa/Masalah Tanah di desa/kelurahan. Tim 9 adalah partner BPN RI dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan atau Makmur Mandiri Alam Lestari. Sebagai partner yang sehari-hari diajak bekerja sama menggiring bola menuju gawang Makmur Mandiri Alam Lestari, kegiatan ini hanya dapat efektif dan efesien kalau sama-sama memahami dan menyadari kestrategisan dan kekomplekan berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pelatihan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan jaman perihal pengetahuan elementer keagrariaan dan pengetahuan sederhana pengelolaan data bidang tanah diberikan kepada Tim 9. Melatih tim 9 setiap desa/kelurahan bukan pekerjaan ringan dan murah, maka keterlibatan semua pihak secara bergotong royong dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berpartisipasi melaksanakan pelatihan kepada Tim 9 mutlak diperlukan.
III. HASIL YANG INGIN DICAPAI Dengan MPBM, hasil yang ingin dicapai adalah : 1. Terjadinya sinergi yang menguntungkan antara keduabelah pihak yaitu antara Tim 9 di desa dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten 2. Adanya kesesauaian data Pertanahan antara Data di Desa dengan Data di Kantor Pertanahan, sehingga proses penyelesaian sertipikat hak atas tanah yang dimohon oleh masyarakat menjadi dapat lebih cepat dielesaikan. 3. Data yang dibuat oleh tim 9 di desa sudah barang tentu adalah data yang sudah final sehingga kemunginan terjadinya sengketa batas antara pemilik tanah dengan tetangga batasnya sudah tidak terjadi lagi. 4. Sengketa tanah yang masih sering muncul dapat diredam ditingkat yang paling dasar yaitu di tingkat Desa, sehingga tidak perlu menjadi kasus yang harus dibawa ke sidang pengadilan, sepanjang Tim 9 di desa mampu menyelesaiakan. 5. Tersedianya Peta tanah di tingkat desa yang cukup memadai karena dilengkapi dengan informasi penggunaan tanahnya, sehingga akan mempermudah bagi investor untuk menentukan dimana mereka akan menginvestasikannya di desa yang bersangkutan yang pada gilirannya tentu akan menambah gerak perekonomian tingkat desa menjadi lebih maju dan berkembang. 6. Peta yang dihasilkan sudah barang tentu akan sama dengan peta yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan karena dalam mendidik tim 9, petugas kantor pertanahan tentunya akan menggunakan peta-peta yang dimiliki sebagai dasar bagi pembuatan peta tanah di desa yang bersangkutan. 7. Overlap penguasaan tanah berupa Sertifikat haak atas tanah akan dapat diminimalisir, karena penyaringannya dimulai di tingkat desa. 8. Apa yang diinginkan oleh Management Control System yang meliputi Result Control, Action Control dan People Control akan dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya : a. Result Control, akan diperoleh hasil yang sama antara hasil pendataan TIM 9 di desa dengan data yang ada di Kantor Pertanahan b. Action Control, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mengelola pertanahan di tingkat desa dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. c. People Control, Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang semula buta tentang urusan pertanahan menjadi lebih paham dengan urusan administrasi pertanahan
PERLUNYA ACTION CONTROL DALAM PELAYANAN PERIZINAN Oleh : Tartib Karyadi NIM : P2CC07192
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan penyederhanaan tata laksana pelayanan publik, dalam hal ini khususnya dalam pelayanan terpadu di bidang perizinan. Untuk itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan.
Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mensikapi hal tersebut dan sebagai pelopor di Indonesia, dengan melaunching penerapan system One Stop Service (OSS) pada bulan Agustus 2007 (termasuk didalamnya Kota Magelang) dalam rangka komitmen terhadap pelayanan masyarakat menuju Good Governance.
Semula bentuk kelembagaan OSS sangat bervariatif , bak gayung bersambut Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menyambut positif penyelenggaraan OSS dengan menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang memberikan pedoman bagi organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu di Daerah, sehingga ada kesamaan kelembagaan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.
Kota Magelang mulai melaksanakan system OSS sejak 28 Juni 2007 dengan melaunching Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 maka sejak 1 Agustus 2008 diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 17 jenis.
Namun dalam penerapannya dirasakan belum optimal dilihat dari aspek ketatalaksanaan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumberdaya manusia dan tehnologi informasi.
Hal tersebut terjadi karena ada aspek manajerial yang belum dilaksanakan dengan optimal, salah satunya adalah penerapan sistim pengendalian manajemen (Management Control System).
Lembaga pelayanan publik khususnya dibidang perizinan adalah pelayanan publik yang semula dalam persepsi masyarakat adalah sulit, berbelit-belit, penuh pungli sehingga masyarakat merasa takut mengurus perizinan apalagi bagi masyarakat kecil dan usaha mikro. Paradigma tersebut dirubah menjadi pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti adalah hal yang tidak mudah, apalagi dengan bertemunya langsung antara pelayan dan pelanggan, untuk itu diperlukan penerapan Pengendalian Pelaksanaan (Action Control) pelayanan perizinan, yakni meliputi :
1. Pembatasan Perilaku. Pembatasan perilaku bagi petugas pelayanan sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan kejelasan bagi pelanggan/masyarakat, yakni meliputi : a. Petugas harus selalu menarik, menyapa pelanggan dengan ramah dan sopan, pria selalu rapi dan wanita harus selalu berhias agar menarik dan menyenangkan pelanggan/masyarakat; b. Petugas harus menggunakan pakaian yang rapi dan bagus, pria memakai hem panjang berdasi, wanita memakai blaser, sehingga kesan seragam PNS yang selama ini terkesan “angker” dimata masyarakat akan pudar; c. Petugas pelayanan harus mampu menjelaskan seluruh persyaratan dan memberikan kepastiaan pembiayaan; d. Petugas pelayanan tidak boleh menerima sms, telepon dan tamu pribadi pada saat melayani pelanggan, tidak boleh menggunakan komputer untuk bermain game; tidak boleh merokok; tidak bleh memakai sandal, tidak boleh marah atau menunjukan sikap yang tidak menyenangkan; e. Petugas pelayanan tidak boleh membunyikan musik/audio lain selain yang telah diperdengarkan melalui public address atau televisi kantor;
2. Pengkajian pelaksanaan. Selalu melakukan penelitian dalam ketatalaksanaan pelayanan perizinan dengan meninjau kembali, memodifikasi, dan pendelegasian. a. Melakukan penyederhanaan-penyederhanaan persyaratan, sehingga akan mempercepat dan mempermudah pelanggan/masyarakat dalam mendapatkan perizinan; b. Melakukan keringanan biaya, sehingga beban pelanggan/masyarakat akan semakin ringan; c. Memberikan pendelegasian dalam semua tahapan baik rekomendasi maupun legalitas, sehingga akan semakin mempercepat pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan. Seluruh personil bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. a. Diatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; b. Seluruh personil mengetahui aturan kerjanya/disiplin, kebijakan dan prosedur serta kode etik dan tata tertib dalam melaksanakan tugasnya; c. Adanya penghargaan bagi yang melaksanakan tugas dengan baik, serta adanya hukuman bagi yang melanggar.
Penerapan pengendalian pelaksanaan (Action Control) pelayanan perizinan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Semoga bermanfaat.
NAMA : UMMATIN YULINDA SANGAJI,S.Si NIM : P2CC07184 ANGKATAN : 22 MAGELANG
PERUBAHAN DAN REFORMASI BPS UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK
Sebagai institusi yang tugasnya menyajikan data tantangan-tantangan yang dihadapi BPS kedepan akan semakin berat, BPS harus tetap dapat menyediakan data strategis yang reguler maupun ad-hoc. Untuk itu BPS selalu melakukan perubahan dan reformasi untuk menjaga momentum pembangunan BPS dengan meningkatkan soliditas, integritas, akuntabilitas, kreatifitas dan produktifitas. Yang bertujuan menjadikan BPS sebagai lembaga yang berwibawa dan terpercaya dalam menghasilkan setiap produk statistik (official statistic) – Data yang berkualitas.
Dalam tulisan sebelumnya telah dijabarkan kegiatan BPS terutama kegiatan yang dilaksanakan seksi Distribusi merupakan kegiatan lapangan yang langsung berhubungan dengan instansi lain dan masyarakat sebagai responden sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen diseksi distribusi yang secara sadar maupun tidak belum terlaksana dengan optimal, maka dalam rangka menghadapi perubahan BPS penulis membatasi pengendalian pada :
People Controls
Faktor utama penyebab kinerja pegawai tidak baik adalah: - Tidak memiliki prakarsa.kebanyakan pegawai pemerintah menjalani tugasnya hanya sekedar rutinitas, - Pegawai cenderung termotivasi bekerja lebih giat jika ada yang diharapkan.
Untuk itu diperlukam perubahan paradigma meliputi : perubahan cara berpikir (mindset), sikap dan perilaku dari setiap insan BPS baik secara individu maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan statistik.
4 aspek yang harus dimiliki pegawai BPS: 1. Produktivitas • Meningkatkan output dalam waktu tertentu (seminggu sebelum deadline) pendataan lapangan sudah selesai sehingga masih ada waktu untuk perbaikan ) 2. Disiplin • Mematuhi peraturan kantor , aturan jam kerja, penyelesaian pekerjaan pada jam kantor dan tiap bulan dilakukan evaluasi bersama-sama. 3. Loyalitas • Loyal terhadap atasan : mengerjakan tugas yang diberikan atasan • Loyal terhadap BPS : dimanapun berada membawa bendera BPS, 4. Etika • Perilaku, seseorang harus berada pada posisinya sesuai jabatannya • Pengetahuan, seseorang dalam jabatan tertentu harus mempunyai pengetahuan dibidangnya.
Kesimpulan
1. Prakarsa Pegawai perlu diberi ruang agar kreatifitas dapat tercipta dan menghasilkan inovasi kerja, disebabkan organisasi pemerintah hanya service oriented dan bukan profit oriented sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan konsumen data agar data yang bps miliki dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat luas. 2. Melaksanakan Komitmen professional yaitu bekerja sesuai profesi, Komitmen emosional yaitu ikatan emosional dengan bps dan data yang dihasilkan BPS,dan komitmen spiritual yaitu apa yang dilakukan adalah harus terbaik sesuai amanah panggilan iman dalam ibadah. 3. Setiap insan BPS harus memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk sama-sama berubah.
NAMA : DEWI PRASTIWI,S.Si NIM : P2CC07185 ANGKATAN : 22 MGL
Sistem Pengendalian Manajeman di Seksi IPDS (Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik) BPS Kota Magelang
Pendahuluan Dalam tatanan era sekarang, peranan data produk Badan Pusat Statistik (BPS) tidak lagi sebagai alat untuk mengetahui informasi, atau hanya dicari para peneliti/ mahasiswa yang akan membuat tugas akhir. Kini data telah menjadi alat konfirmasi, klarifikasi, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan pembenaran atas fenomena sosial-ekonomi yang terjadi bahkan lebih jauh dipakai sebagai instrumen yang bernuansa politis. Untuk itu diperlukan data statistik yang berkualitas yaitu Lengkap, Akurat, Relevan, Mutakhir dan Berkesinambungan Seksi IPDS merupakan salah satu seksi dari 6 seksi dalam struktur organisasi BPS Kota Magelang yang mempunyai tugas melakukan pengolahan terhadap data-data hasil sensus maupun survei dan menyajikannya dalam bentuk tabel-tabel yang dirangkum sedemikian rupa menjadi publikasi statistik sehingga pengguna data mudah untuk membaca dan memanfaatkan data tersebut. Adapun kegiatan dalam pengolahan data meliputi : Batching, Editing/Coding, Entry data, Validasi, dan Tabulasi data. Sedangkan untuk kegiatan diseminasi statistik meliputi : Penyusunan Publikasi Kota Magelang Dalam Angka, pelayanan data melalui Perpustakaan BPS dan melalui Website BPS Kota Magelang.
Result Controls Hasil pengumpulan data survei/sensus yang dilakukan oleh petugas lapangan sebelum disajikan dalam bentuk tabel-tabel, melalui tahap pengolahan data yang kegiatannya meliputi batching, editing/coding, entry data, validasi dan tabulasi data. Agar dapat segera menyajikan data yang up to date, maka setelah pendataan di lapangan, segera dilakukan pengolahan data. Dengan target waktu yang telah ditentukan (misal pengolahan data 1 bulan) maka petugas olah data harus mengatur strategi pengolahan agar dapat menyelesaikan tepat waktu atau sebelum waktu yang ditentukan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain menambah operator komputer, menambah PC, jika diperlukan dengan menambah jam kerja menjadi 2 shift dengan masing-masing shift sekitar 6-8 jam. Sehingga jam kerja pengolahan sekitar 12-16 jam per hari. Untuk itu ada perlakuan sedikit berbeda untuk honor pengolah data/operator komputer pada shift 1 lebih kecil dari honor pengolah data pada shift 2. Tidak selalu pengolahan data dilakukan dengan 2 shift, ini tergantung dari jumlah kuesioner yang akan diolah dan target waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan oleh BPS Pusat.
Penutup Selama ini Seksi IPDS BPS Kota Magelang dapat menyelesaikan setiap pengolahan data tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Ini tidak lepas dari kerjasama personil yang terlibat di dalam tim pengolah data. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi BPS yaitu penyedia data statistik yang berkualitas : lengkap, Akurat, Relevan, Mutakhir dan Berkesinambungan. Contoh: data inflasi setiap awal bulan release untuk mengetahui tingkat inflasi di bulan sebelumnya.
NAMA : TRI PRAMUJIYANTI, S.Si NIM : P2C08083 ANGKATAN : 23 MAGELANG
Sistem Pengendalian Manajeman di Seksi Sosial BPS Kab. Temanggung
BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seksi Statistik Sosial merupakan salah satu seksi dari 6 seksi dalam struktur organisasi BPS Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kegiatan statistik dasar yang mencakup bidang sosial antara lain : Statistik Kependudukan meliputi demografi penduduk, tenaga kerja Statistik Pertahanan, contohnya angka kriminalitas Statistik Sosial meliputi statistik perumahan, pendidikan, upah, sosial budaya Dalam melakukan kegiatan statistik dasar tersebut, dilaksanakan dengan berbagai sensus, survei dan kompilasi data dari instansi terkait. Data yang dihasilkan dari berbagai sensus dan survei tersebut - di mana pada saat ini banyak orang yang menggunakan data BPS untuk berbagai kepentingan - diharapkan mampu menyediakan data yang rinci, berkesinambungan,konsisten dan up to date, Sesuai dengan visi dan misi BPS yaitu menyediakan informasi statistic yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir dan berkesinambungan, maka tugas BPS ke depan akan semakin berat. Khususnya dalam pelaksanaan pengumpulan data di Bidang Statistik Sosial, di mana nanti pada tahun 2010 akan dilaksanakannya Sensus Penduduk. Kegiatan yang dilaksanakan seksi sosial ini merupakan kegiatan lapangan berhadapan langsung dengan sumber datanya yaitu responden, sehingga dalam pengumpulan data diperlukan suatu system pengendalian manajemen yang harus terlaksana agar data yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian Seksi Sosial harus melaksanakan :
Action Control Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengumpulan statistik sosial tersebut diperlukan petugas yang benar-benar mengerti konse dan definisi dari daftar pertanyaan yang ada sehingga diperlukan suatu pengajaran yang menjelaskannya. Walaupun para petugas telah mengetahui konsep definisi tetap diperlukan pendampingan oleh seorang pengawas dan pemeriksa hasil pekerjaan agar data yang dikumpulkan terjaga kebenarannya. Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang diharapkan maka petugas harus pandai menghadapi responden, yaitu harus mampu melihat dan menyesuaikan diri dengan responden serta bersikap yang ramah dan sopan. Selain itu agar data yang dikumpulkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan survei maupun sensus, maka dilakukan monitoring pekerjaan, yaitu wajib melaporkan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu, misal setiap hari senin petugas lapangan harus lapor kepada pengawas, dan kemudian dari pengawas melaporkan ke subject meter. Dengan demikian akan ada pertemuan-pertemuan antara petugas dan pengawas, serta antara pengawas dan subject meter yang dapat diisi dengan briefing tentang hasil yang telah didapat sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi bisa disampaikan dan kemudian dilengkapi/ditindaklanjuti.
Kesimpulan : Agar data yang dikumpulkan rinci, berkesinambungan,konsisten dan up to date, maka harus melakukan : 1. Pelatihan untuk menyamakan konsep definisi 2. Monitoring hasil pelaksanaan 3. Briefing antara subjectmeter ke pengawas dan pengawas ke petugas lapangan
NAMA : KOKO KISWOKO NIM : P2CC07189 ANGKATAN : 22 MGL.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN BANK BTPN MAGELANG
PENDAHULUAN : Dengan meningkatnya kompleksitas operasional global serta kompetiisi dunia perbankan sangatlah ketat . Bank BTPN sebagai Bank swasta nasional yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk dapat memenangkan persaingan harus mampu mengelola sumberdaya internal .Pengelolaan faktor ini dianggap begitu penting karena faktor sumberdaya manusia ini sebagai motor penggerak utama dari aktifitas perusahaan . kondisi internal perusahaan berkaitan dengan sumberdaya manusia dikelola secara lebih profesional ,sehingga akan menumbuhkan motivasi kerja yang lebih bagi karyawan.sedangkan dalam menganalisis faktor internal diperlukan kedalaman pandangan karena banyak faktor diluar kerangka obyektifitas yang merupakan faktor subyektifitas dari manusia yang terlibat dalam perusahaan.
PEOPLE CONTROL untuk mencapai Visi DAN Misinya Bank BTPN didalam menjalankan operasionalnya selalu berpedoman kepada pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disusun setiap tahunya. manajemen didalam menerapkan anggaran kepada masing –masing unit kerja tentu menerapkan system target.System ini diterapkan agar penilaian kinerja masing –masing unit kerja dan karyawan dapat dilaksanakan dengan penilaian secara obyektif, pelaksanaan evaluasi kinerja berupa PMS ( Performen Manajemen System) setiap 6(enam) bulan sekali yang mencerminkan hasil kinerja secara kwantitatif dan kwalitatif, secara kwantitatif hasil berupa angka yang telah dicapai sedangkan kwalitatif berupa peningkatan kinerja termasuk kepatuhan dan disiplin serta tanggung jawab, semua ini sebagai alat kontrol manajemen apakah seorang karyawan sudah bekerja dengan baik dan maksimal serta dengan prosedur yang ada.selai itu PMS juga untuk memberikan motivasi kerja , karena motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan ,menyalurkan dan memelihara perilaku serta sikap menusia untuk lebih produktif atau kata lain motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan aktivitas yang berdasarkan ketrampilan dalam memadukan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada dalam diri manusia . Pemberian motivasi karyawan dapat dilakukan dengan suatu alat atau sarana yang berupa materiil dan non materiil , Motivasi karyawan dalam bentuk materiil berupa reward : Kenaikan gaji, Grade, Bonus uang tunai,dsb sedangkan bentuk non materiil antara lain : Piagam Penghargaan, pujian hasil kerja. Namun sebaliknya apabila karyawan yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang non dislplioner akan mendapatkan Punishment yang berupa : Teguran Lisan ,Peringatan tertulis , Scorsing serta PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) biasanya pelanggaran yang dilkakukan karena penyalahgunaan keuangan.
Dari uraian diatas bahwa untuk tercapainya tujuan manajemen diperlukan penerapan People Control untuk miningkatkan kinerja masing-masing unit kerja serta masing-masing karyawan dengan cara memberikan motivasi kerja dengan didukung pemberlakuan system Reward dan Punishmen yang berlaku bagi seluruh karyawan-karyawatinya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan asset yang sangat berharga bagi perusahaan.
Disajikan oleh Nama : KHUDHOIFAH Nim : P2 CC 07183 Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jend Soedirman Angkatan 22
Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen intern ( oleh atasan langsung) masih belum berjalan secara optimal untuk itu perlu dibangun sistem yang saling cross check secara otomatis, serta mengedepankan transparasi dan rule of law, hal ini mutlak harus dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin para pegawai, dan sebagai pimpinan juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi PNS yang ada dibawahnya.
Kecuali tersebut untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya dukungan oleh aparatur yang profesional , handal yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun bentuk pemberian pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwujudkan antara lain dalam bentuk penyelesaian permohonan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu TASPEN, Surat-surat ijin cuti/belajar/penggunaan gelar/cerai/pindah,pemberian tanda penghargaan, penerbitan SK Kenaikan Pangkat/ Bebas Tugas/Pensiun dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) dengan cepat dan tepat, sehingga untuk kelancarannya diperlukan data pendukung yang valid dan akurat.
Pekerjaan Kepegawaian sebetulnya bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit, Namun membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam pelaksanaannya. Pegawai dalam hal ini biasanya atau terkandang jenuh akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menganggap remeh, sehingga terkadang pekerjaan tersebut terbengkalai yang akhirnya akan menumpuk dan dikerjakan secara mendadak.
KONSEP PENGENDALIAN YANG DIUSULKAN
Melihat tugas-tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut di atas , maka agar tugas pelayanan dapat terlaksana secara baik dan selesai tepat pada waktunya maka dibutuhkan adanya pengendalian untuk setiap pekerjaan dan cara yang tepat adalah dengan result controls . Untuk masing-masing pekerjaan dibuat SOPnya( standart operasional prosedur ), dengan SOP ini dapat diketahui kapan pekerjaan-pekerjaan itu selesai dilaksanakan, jadi target yang diinginkan dapat tercapai tepat pada waktunya.
N a m a : Tresno Santosa N I M : P2CC07186 Angkatan : 22 Dosen : Drs. Agung Praptapa, MBA.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusat Pengembangan SDM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI. Mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, serta melaksanakan urusan administrasi pendidikan pascasarjana bagi pegawai Departemen Keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Hal ini berdasarkan pada Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/MPK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
Visi Pusdiklat Pengembangan SDM adalah: “Menjadi pusat unggulan bertaraf internasional, dalam diklat kepemimpinan, diklat penjenjangan pangkat, dan administrasi pendidikan pascasarjana”. Pusat unggulan bertaraf internasional mengandung maksud bahwa Pusdiklat Pengembangan SDM bercita-cita untuk setara dengan lembaga / institusi yang ada di Negara maju dan mencapai tingkat standar dunia atau standar internasional, baik kualitas pegawainya maupun kualitas kinerja serta hasil-hasilnya dalam hal penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat penjenjangan pangkat, dan administrasi pendidikan pascasarjana. Misi Pusdiklat Pengembangan SDM adalah: Menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier melalui diklat penjenjangan, kepangkatan dan jabatan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengukuti program pascasarjana melalui pelaksanaan dan monitoring.
Perencanaan Strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Perencanaan strategic Pusdiklat Pengembangan SDM dijabarkan ke dalam alur piker, pernyataan visi, pernyataan misi, perumusan tujuan, perumusan sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.
Alur Pikir Dalam rangka membangun system akuntabilitas yang baik pada instansi pemerintah diperlukan adanya perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini akan digunakan untuk mengarahkan penetapan dan sasaran jangka pendek Pusdiklat Pengembangan SDM yang dikaitkan dengan visi dan misinya. Tanpa adanya rencana strategic ini pihak internal maupun eksternal organisasi tidak dapat mengetahui hendak menuju kemana instansi ini. Selain itu perencanaan strategik ini diperlukan demi memaksimalkan sumber daya yang terbatas serta menjadi tolak ukur keberhasilan Pusdiklat Pengembangan SDM dalam melaksanakan msndst ysng diterimanya. Karena tanpa adanya perencanaan strategic ini tidak mudah diketahui atau bahkan mustahil dapat dipahami kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, capaian-capaian kinerja dan akuntabilitasnya.
Faktor Kunci Keberhasulan Faktor kunci keberhasilan adalah factor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang / aspek dari misi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja Pusdiklat Pengembangan SDM. Faktor-faktor tersebut didapat dari analisis berikut ini : Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1. Kekuatan (Strengths) a. Kualitas SDM yang cukup memadai b. Pengajar yang kompeten dari praktisi di lingkungan instansi-instansi keuangan c. Dana yang menadai yang bersumber dari dana DIPA d. Peraturan dan pedoman diklat yang telah terstruktur dan sistematis e. Dukungan dari pihak pimpinan dan unit pengguna f. Berpengalaman dalam penyelenggaraan diklat prajabatan dan dalam jabatan g. Adanya pengembangan Laboratorium Kepemimpinan h. Adanya pengembangan dan implementasi SIM-Diklat i. Sarana dan prasarana diklat cukup memadai 2. Kelemahan (Weakneses) a. Lokasi kantor yang terbagi menjadi dua (Jakarta dan Magelang) b. Jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja c. Kualitas materi modul kurang memadai d. Jumlah Widyaiswara yang belum memadai
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1. Peluang (Opportunities) a. Jumlah kebutuhan diklat yang cukup tinggi b. Jenis dan system diklat yang dapat dikembangkan c. Banyaknya pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan d. Kebutuhan peserta akan lesdership skill semakin meningkat e. Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan keuangan negara semakin meningkat f. Adanya otnomi daerah, membuka peluang kerjasama diklat dengan pihak pemda 2. Ancaman (Threats) a. Jumlah lembaga pendidikan semakin bertambah banyak b. Keterbatasan mengembangkan dan menyusun kurikulum karena telah ditentukan oleh pihak lain. c. Negosiasi yang memakan waktu lama dengan pihak leader terhadap program loan untuk penyelenggaraan diklat pascasarjana d. Makin berkembangnya system dan jenis diklat di bidang keuangan dan kepemimpinan yang ditawarkan oleh pihak lain (swasta)
MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA
No. Masalah Alternatif Pemecahannya 1. Realisasi anggaran diklat tidak terserap seluruhnya. Penyebabnya karena adanya kebijakan pembatasan pembayaran honor baik terhadap widyaiswara maupun pejabat structural dan pelaksana Penyusunan rencana anggaran yang lebih akurat
2. Banyak kegiatan diklat susulan yang tidak direncanakan pada awal tahun anggaran. Akibatnya kegiatan dilaksanakan secara bersamaan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan, Jadwal pelaksanaan diklat, diklat regular dan khusus diupayakan lebih baik untuk menghindari penumpukan pelaksanaan diklat pada suatu periode tertentu. Untuk memonitoring diklat-diklat tersebut, penugasan dilakukan dengan organisasi matrik yang melibatkan seluruh bidang pada Pusdiklat Pengembangan SDM. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar, maka tenaga structural di lingkungan BPPK serta widyaiswara di luar Pusdiklat Pengembangan SDM. Dilibatkan dalam kegiatan diklat tersebut 3. Kurangnya jumlah widyaiswara pada diklat kepemimpinan di Magelang Menambah jumlah widyaiswara yang ditempatkan di Pusdiklat Pengembangan SDM Magelang Apabila hal tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat maka perlu diatur beberapa perbandingan perbandingan ideal antara widyaiswara dengan fasilitator dari luar (baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan perguruan tinggi), untuk mengampu semua materi (termasuk materi dasar dalam penulisan KK seperti PMPK dan TAM serta materi yang terkait dengan kepemimpinan). 4. Adanya pemadatan waktu penyelengga raan Diklatpim III dan IV menyebabkan adanya keluhan dari peserta diklat mengenahi padatnya waktu belajar Membuat komposisi ulang atas penjadwalan sehingga beban pelajaran bias mereta sepanjang waktu diklat
NAMA : ISA ASHARI NIM : P2 CC 07191 MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS JENDRAL SUDIRMAN PURWOKERTO ANGKATAN 22 MGL PERLUNYA RISULT CONTROL PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA MAGELANG
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistim penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik , maka harus dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi birokrasi. Salah satu fungsi manajemen yang kurang mendapatkan perhatian dari manajemen birokrasi adalah fungsi controlling, walaupun sudah ada pengawasan melekat tapi kegiatan ini belum berjalan dengan efektif . Untuk membangun aparatur Daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan di Kota Magelang terutama di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pemerintah Kota Magelang. Pada umumnya mengontrol dirisendiri lebih sulit dari pada mengontrol orang lain, orang akan bilang bahkan teriak kalau melihat orang lain melakukan kesalahan, tetapi jarang orang akan mengatakan bahwa diri sendiri melakukan kesalahan/mengakui kesalahan kemudian menyesal, bertaubat kalau perlu minta maaf dan memperbaiki diri sendiri. Untuk mengontrol dan memperbaiki diri sendiri memang tidaklah mudah perlu proses, tetapi ternyata itu merupakan suatu keharusan kalau ingin adanya perubahan apalagi pada sebuah organisasi. Bagian Organisasi Setda Kota Magelang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan kebijakan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah Kota Magelang, seluruh pekerjaan dibagi habis kepada pegawai yang bertugas di Bagian Organisasi Setda Kota Magelang sesuai dengan dokumen akuntabilitas mulai dari RENSTRA , RENJA, RKT, PENGUKURAN KINERJA dan LAKIP Setda Kota Magelang. Setiap pekerjaan penyusunan kebijakan dibentuk Tim Kerja yang diberi kewenangan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai sesuai dengan waktu dan standar kerja yang telah ditentukan di dokumen akuntabilitas .Hasil pekerjaan secara berjenjang di cek oleh atasan langsungnya sampai dengan pekerjaan selesai. Out put pekerjaan di bagian organisasi setda Kota Magelang adalah Kebijakan-kebijakan dibidang Kelembagaan. Ketatalaksanaan, dan Pendayagunaan Aparatur Daerah. Pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan pemikiran-pemikiran, konsentrasi serta data-data dan referensi sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat. Untuk melaksanakan pekerjaan supaya menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas maka ada beberapa kebijakan terhadap pegawai dibagian organisasi : 1. Diberi kelonggaran didalam jam kerja dan tempat kerja. Karena pekerjaan penyusun kebijakan membutuhkan konsentrasi maka diberi kelonggaran dalam hal waktu bekerja dan tempat bekerja, kalau memang lebih konsentrasi di rumah maka lebih baik dikerjakan dirumah, bahkan bisa saja ditempat rekreasi yang penting hasilnya selesai tepat waktu dan baik. 2. Dikarantina di tempat khusus dengan Tim kerja yang lain. Pada waktu tertentu khususnya pada tahap akhir penyusunan Tim penyusun dikarantina di Mess Pemerintah Kota Magelang untuk lebih konsentrasi dan koordinatif dengan tim yang lain serta memudahkan didalam koordinasi dan diskusi antar Tim yang ditetapkan sebagai penyusun kebijakan. 3. Tim penyusun diberi honor. Disamping gaji pegawai bulanan yang masuk di Tim penyusun diberi honorarium tambahan. 4. Study banding. Untuk menghasllkan produk yang berkualitas, mengadakan study banding ke daerah lain yang sudah menyusun serta konsultasi ke pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Biro Organisasi dan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Disajikan oleh Nama : KHUDHOIFAH Nim : P2 CC 07183 Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jend Soedirman Angkatan 22
KONSEP MANAGEMENT CONTROL SYSTEM DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PENDAHULUAN
Sejak diberlakunya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 menandai diimplementasikannya otonomi daerah. Misi utama dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah penyerahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya kewenangan di bidang kepegawaian. Penyerahan kewenangan di bidang kepegawaian telah mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan sistem kerja,Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan kewenangan di bidang kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma,stándar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang di mana penulis bekerja merupakan Instansi yang mengurus Kepegawaian yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang terutama pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah itu sendiri. Penyelenggaraan tugas-tugas kepegawaian di daerah ini akan senantiasa diikuti dengan langkah pemantapan dan pengembangan pelaksanaan sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang hakekatnya diarahkan pula pada upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri sipil Daerah agar mampu secara profesional menangani berbagai macam tuntutan tugas yang semakin kompleks, disamping meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Tuntutan peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri sipil di satu sisi tentunya harus diikuti dengan upaya perbaikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang harus mendapat perhatian.
Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen intern ( oleh atasan langsung) masih belum berjalan secara optimal untuk itu perlu dibangun sistem yang saling cross check secara otomatis, serta mengedepankan transparasi dan rule of law, hal ini mutlak harus dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin para pegawai, dan sebagai pimpinan juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi PNS yang ada dibawahnya.
Kecuali tersebut untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya dukungan oleh aparatur yang profesional , handal yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun bentuk pemberian pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwujudkan antara lain dalam bentuk penyelesaian permohonan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu TASPEN, Surat-surat ijin cuti/belajar/penggunaan gelar/cerai/pindah,pemberian tanda penghargaan, penerbitan SK Kenaikan Pangkat/ Bebas Tugas/Pensiun dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) dengan cepat dan tepat, sehingga untuk kelancarannya diperlukan data pendukung yang valid dan akurat.
Pekerjaan Kepegawaian sebetulnya bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit, Namun membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam pelaksanaannya. Pegawai dalam hal ini biasanya atau terkandang jenuh akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menganggap remeh, sehingga terkadang pekerjaan tersebut terbengkalai yang akhirnya akan menumpuk dan dikerjakan secara mendadak.
KONSEP PENGENDALIAN YANG DIUSULKAN
Melihat tugas-tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut di atas , maka agar tugas pelayanan dapat terlaksana secara baik dan selesai tepat pada waktunya maka dibutuhkan adanya pengendalian untuk setiap pekerjaan dan cara yang tepat adalah dengan result controls . Untuk masing-masing pekerjaan dibuat SOPnya( standart operasional prosedur ), dengan SOP ini dapat diketahui kapan pekerjaan-pekerjaan itu selesai dilaksanakan, jadi target yang diinginkan dapat tercapai tepat pada waktunya.
UPAYA MENUMBUHKEMBANGKAN DISIPLIN BAGI PENYANDANG TUNA GRAHITA Oleh : Dra.Sukaesih Ma’mur/P2CC07182 Latar Belakang Disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan baik menyangkut kepentingan pribadi, kelompok maupun organisasi Menumbuhkembangkan perilaku displin baik yang ditujukan kepada pegawai / pembimbing maupun penyandang tuna grahita di BBRSBG Kartini Temanggung, merupakan tantangan tersendiri karena menyangkut upaya membentuk atau merubah pola perilaku seseorang dan menarik pula apabila diterapkan pada penyandang tuna grahita. Ada 2 ( dua) sasaran target perubahan perilaku mendasar yang ingin dicapai , yaitu bukan saja disiplin itu tumbuh dan menjadi pola perilaku pegawai/ pembimbing didalam melaksanakan tugasnya akan tetapi dapat membawa pengaruh untuk kepentingan rehabilitasi sosial dalam hal membiasakan penerima manfaat (penyandang tuna grahita) untuk mentaati tata tertib/ disiplin dalam berbagai aktivitas sehari-hari baik pada saat mengikuti bimbingan maupun pada waktu diasrama. Mengingat keterbatasan dan keunikan yang ada pada penyandang tuna grahita maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dan metode yang tepat sehingga kedua sasaran target perubahan perilaku tersebut dapat dicapai Oleh karena itu upaya apa saja yang dilakukan BBRSBG Kartini Temanggung untuk menumbuhkembangkan disiplin secara efektif bagi penyandang tuna grahita ? Siapa Yang Disebut Dengan Anak Penyandang Tuna Grahita Berkaitan dengan penyandang tuna grahita adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam hal intelegensi yang berada pada tingkat perkembangan mental dibawah normal, yang mengakibatkan mengalami kesulitan dalam beradaftasi sosial, kesulitan belajar,kurang inisiatif dan kreatifitas, daya duga yang lemah, bahkan ada yang diserta dengan tipologi khusus , hambatan bicara, dan kelainan perilaku (Agoeng Yuwono, 1968). Masalah penyandang tuna grahita memiliki masalah yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan berbagai macam disiplin ilmu, karena tidak ada satu keahlihan manapun yang dapat menyelesaikan masalah tuna grahita secara mandiri. Berdasarkan Tingkat Intelegensi menurut skala Wesler penyandang tuna grahita dapat dikategorikan menjadi 4 golongang sebagai berikut : GOLONGAN IQ (Menurut skala W.I.S.C) 1. Mild / Ringan 69 - 55 2. Moderat /Sedang 54 - 40 3. Servere/ Berat 39 - 35 4. Profound/Sangat berat 24
Upaya Mendisplinkan Penyandang Tuna Grahita Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung sebagai pusat kajian dan laboratorium penanganan masalah penyandang tuna grahita selalu melakukan berbagai alternatif penanganan terhadap permasalahan penyandang tuna grahita, dan salah satunya adalah bagaimana upaya menumbuhkembangkan disiplin bagi penyandang tuna grahita. 1. Mendasarkan pada teori Modelling , bahwa anak itu mudah meniru apa yang didengar, dilihat dan dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Artinya pegawai/ pegawai akan menjadi tauladan untuk diikuti oleh para penyandang tuna grahita Disiplin yang diterapkan kepada pegawai untuk mengikuti apel pagi, upacara ,senam dan Jum,at bersih karena hal itu diikuti oleh penyandang tuna grahita sehingga dalam pelaksanaanya nampak penyandang tuna berusaha menjaga, meniru, dan melakukan hal-hal untuk menjaga ketertiban, tidak gaduh dan mengikuti setiap kegiatan tersebut dengan baik. 2. Mendasarkan pada pendapat Bill Rogers, 1990 dalam bukunya “Behaviour Recovery”, menyatakan bahwa merencanakan disiplin secara efektif atau positif harus melibatkan sebuah keseimbangan antara pencegahan, koreksi, dorongan dan dukungan, perbaikan dan pembangunan kembali. Pada pelaksanaan selama ini dilakukan baik dilingkungan asrama maupun diruang bimbingan , diawali dengan mempublikasikan peraturan / tata tertib dengan menggunakan media gambar, dipasang ditempat yang tepat, usahakan peraturan itu tidak terlalu banyak/ sederhana , anak mudah melakukan. Untuk konsekuensi pelanggaran disiplin perlu jelas, disepakati oleh semua penerima manfaat dan yang tidak kalah pentingnya pencegahanya dengan menggunakan bahasa disiplin, hindari kata jangan atau tidak , kamu tidak boleh, gunakan pengarahan bersyarat ya / kalau, setelah/maka, kalau/maka ( Setelah kita menyelesaikan pembicaraan/ pembelajaran ini maka kamu boleh ketoilet) 3. Menggunakan media sahabat, kelompok bermain dan orang-orang disekitar yang berpengaruh . Pendisiplinan ini cukup efektif sebagai fungsi pengawasan dan pencegahan bagi penyandang tuna grahita agar tidak melakukan perilaku tidak disiplin. 4. Reward dan punishment, ini perlu diberikan, khusus untuk pemberian hadiah/rewadr ini perlu diketahui penerima manfaat yang lainnya dan sampaikan ucapan terimakasih sedang untuk hukuman/punishment harus diawali dengan penjelasan logis, dilakukan secara bertahap, dan ada muatan efek jera sehingga penerima manfaat tidak mengulangi perbuatannya kembali
DAFTAR PUSTAKA a. Agung Joewono, 1981. Kearah Rehabilitasi Sosial Penyadang Cacat Mental, Direktorat Penca Departemen Sosial, Jakarta b. Bill Rogers, 1990. Behaviour Recovery, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta c. Sajono T.I Prof.,DR,1988, Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Anak dengan Keterlambatan Mental, YPAC Cabang Semarang
A. PENDAHULUAN Kota Magelang sebagai kota jasa dengan wilayah paling sempit di propinsi Jawa Tengah yaitu 18.12 km2 mempunyai tipologi perkoyaan dimana lebuh dari 70% wilayah koto Magelang didominasi lahan permukiman dan pekarangan . Dominasi peruntukan lahan kota Magelang sebagai permukiman dan pekarangan tersebut berkolerasi dengan tingginya kebutuhan sarana dan perasarana dasar permukiman di kota Magelang . Oleh karena itu dalam rangka menciptakan lingkungn permukiman yang layak dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang memadai maka perlu adannya kebersamaaan pemerintah kota , dunia usaha dan masyarakat kota Magelang. Sesuai dengan Undang – Undang No. 4Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman ,permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan meupun perdesaaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan human dant empat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Seiring dengan laju perkembangan Pembangunan Daerah di Kota Magelang yang diikuti dengan perkembangan pendirian banguna perlu di tingkatkan pengaturan searah dengan Rencana Tata Ruang Wil;ayah Kota (RTRWK)
B. ACTION CONTROL (KONTROL TINDAKAN) Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Magelang , Dinas Kebersihan pertamanan dan Tata Kota sebagai kepanjangan tangan dari Wali Kota Magelang mempunyai tugas ; Merencanakan , memanfaatkan dan Mengendalikan Tata Ruang Bangunan / kota dengan memberikan rekomendais Teknis pada IMB dan ijin pemasangan Reklame . Adapun konsetersi pada tugas tersebut ditangani oleh Bidang Tata Kota khususnya seksi Perencaanan , Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Kotadalam melaksanakan tugasnya kepala seksi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata kota di bantu oleh 6 ( enam ) orang staf dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja yaitu Kecamatan Magelang Selatan, Magelang Tengah dan Magelang Utara masing –masing terdiri 2 (dua) orang mempunyai tugas meneliti dan mengkaji: 1. a. Perencanaan Arsitektur : Meliputi situasi / tata letak bangunan , denah bangunan , potongan Bangunan , Detail arsitektur , tataruang dalam dan tataruang luar. b. Gambar konstruksi meliputi : Perencanaan umum sipil ,perencanaan khusus sipil , perencanaan detail konstruksi. c. Perencaanan Utilitas meliputi : perencanaan pembuangan air kotor , Perencanaan pembuangan air hujan , perencanaan pembuangan sampah , perencanaan pembuangan udara /gas /uap kotor perencanaan penerangan dan akustik , perencanaan jaringan dan peralatan dan mekanikal , perencanaan jaringan peralatan elektrikal. 2. Membuat rekomendasi hasil kajian teknis untuk proses lebih lanjut ke Badan pelayanan perijinan terpadu . 3. melakukan pengawasan dengan secara berkala setelah diterbitkan SIMB dengan tujuan supaya tidak ada penyimpang dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan. Sehubungan dengn ditetapkan nya target PAD dan dituntut untuk memberikan pelayanaan prima dengan public , maka seksi perencanaan ,pemanfaatan dan pengendalian tata kota mengambil langkah – langkah sebagai berikut : 1. Masing – masing petugas di wilayah kecamatan harus paka dan tahu betul perkembagan lingkungan dan cepat tanggap apa yang terjadi di wilayah nya. 2. Segera melaporkan apabila ada kendala dan rintangan dilapangan sehingga bisa segera mungkin mengambil langkah – langkah penyelesaian atau cepat mengambil kebijakan . 3. Mengadakan koordinasi lintas seksi dans etiap bulannya sebagai evaluasi kinerja dan sebagai wahana membangun sinergi untuk mewujud kan Visi dan Misi yang diharapkan. 4. Untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif maka sangat di perlukan transportasi dari tingkat pimpinan sampai staf yang paling bawah. 5. Komitmen dan jaringan komunikasi antar pimpinan sangat diperlukan , sehingga bisa melaksanakan kerjasama yang baik secara ber kesinambungan.
C. KESIMPULAN Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Untuk mewujudkan visi dan misi peraturan harus ditegakan juga terbangnya sinergi lintas seksi dan adanya transpirasi dari tingkat pimpinan sampai dengan staf yang paling bawah serta komitmen yang kuat antara pimpinan. Dalam hal pelayanan publik harus bisa mengubah paradigma lama seperti ada ungkapan klasik dan kritis seperti “ kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah “ itu menjadi sebaliknya.
Disajikan oleh Nama : RUMIYATI NIM : P2CC07187 Program : Pascasarjana Universitas Jend.Soedirman Angkatan : 22
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DI KELURAHAN POTROBANGSAN
PENDAHULUAN : Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada seluruh warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah maka wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Dengan berlakunya system informasi administrasi Kependudukan ( SIAK ) maka setiap warga Negara wajib KTP akan memiliki Nomor Induk Penduduk. KTP merupakan suatu dokumen tanda bukti kewarganegaraan. Mengingat bahwa KTP mempunyai fungsi sebagai bukti identitas yang mutlak diperlukan dalam berbagai urusan / kepentingan, dan agar tidak terjadi kepemilikan KTP ganda yang mungkin akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka di Kantor Kelurahan Potrobangsan, dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan KTP yang benar secara procedural maka diupayakan system pengendalian manajemen. KONSEP PENGENDALIAN YANG DI UPAYAKAN : ACTION CONTROL Agar semua usia wajib KTP menyadari fungsi KTP dan kewajiban untuk memilikinya serta sanksi apabila mengabaikan, maka Kantor Kelurahan Potrobangsan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk menyelenggarakan sosialisasi system informasi administrasi kependudukan kepada seluruh ketua RT dan RW, dengan menekankan agar informasi yang disampaikan dapat disampaikan kepada warga masyarakat. Informasi tersebut meliputi dasar hukum, prosedur dan biaya sesuai peraturan daerah. Dan untuk menghindari praktek pencaloan dalam pembuatan KTP dan agar tidak terjadi pungutan yang melebihi biaya yang telah ditetapkan, maka dihimbau agar masyarakat dapat meluangkan waktu untuk mengurus KTP sendiri namun apabila masyarakat tidak dapat mengurus KTP sendiri maka Kelurahan Potrobangsan menunjuk seseorang ( non PNS ) dengan surat tugas untuk membantu masyarakat yang menghendakinya. Fungsi surat tugas tersebut digunakan juga sebagai suatu bentuk pengendalian, apabila terjadi penyimpangan ketentuan dalam melayani masyarakat, maka surat tugas tersebut dapat dicabut, dan tanpa surat tugas maka kepengurusan KTP secara kolektif akan ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
TUGAS P. AGUNG. P AMAT KISWANDI MM UNSUD PURWOKERTO ANGKATAN 24
MENGAPA PERLU BELAJAR MANAJEMEN
Setiap orang yang ghidup mempunyai tujuan yang hendak di capai sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan tujuan atau cita cita tersebut harus mempunyai strategi cara yang handal dan tpraktis sehingga tujuan akan tercapai dengan mudah dan tanpa ada hambatan – hambatan yang ada , untuk itu kita perlu belajar m,anajement. Manajemen adalah : Proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu . Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengolahan individu anggota kelompok, / kelompok pekerja, juga mendisain / merancang, dan implementasi system perencana, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir karyawan, evaluasi kinerja, mkompensasi karyawan, dan hubungan karyawan yang baik, juga melibat keputusan dan praktek manajemen yang secara langsung mempengaruhi Sumber daya manusia , orang - orang yang bekerja . Ada 4 hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia : 1. Penekanan yang lebih dari bvaisanya pada pengintegrasian berbagai kebijaksananaan dengan rencana bisnis. 2. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak terletak hanya pada manajer khusus , tapi terletak pada manajemen line senior 3. Perubahan fokus dari hubungan serikat pekerja - manajement menjadi manajemen - karyawan dari kolaktivisme menjadi individualisme 4. Terdapat absentuasi pada kometmen dan melatih inisiatif dimana manajemen berperan sebagai penggerak dan fasilitator MAKSUD : Memperbaiki kontribusi produktif orang – orang kepada organisasi dalam cara yang bertanggungjawab secara stategis, etis, dan sosial, unutk mencapai tujuan yang telah di tentukan . TUJUAN : 1. Tujuan kemasyarakatan / soaial Bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan terhadap masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah – masalah sosial, 2. Tujuan organisasi Sasaran / target untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, untuk meningkatkian efektifitas orgonisasional dengana cara : • Meningkatkan pruduktifitasnya, tenaga terlatih daqn termotivasi dengan baik • Mendayagunakan tenata yang efesien, efektifdan mampu menekan biaya dengan baik • Mengembangkan dan mempertahankan kualitas kehidupan kerja dengan memberika kesempatan dan kepuasan kerja bagi pekerja • Memastika untuk memberikan rasa aman, kepastian dan tenang terhadap tenaga kerja • Mengkumonikasikan kebijakan dengan pekerja • Mengelola perubahan yang menguntungkan perseorangan, kelompok , perusahaan dan masyarakat.
3. Tujuan Fungsional Tujuan untuk mempertahankan kontribusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi, dan mampu berfungsi sebagai penguji realitas ketika manajer lini mengajukan ide – ide praktek dan arah yang terbaru.
4. Tujuan Pribadi Adalah tujuan individu yang ingin dicapai melalui aktivitasnya.
MENGAPA ANDA PERLU BELAJAR MANAJEMEN Oleh : Wawan Tjahjono, SH Mahasiswa program MM Unsoed Angk XXIV Th 2009
Manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya yang meliputi manusia (SDM), dana/anggaran, bahan baku, alat/mesin dan lain-lain secara efektif dalam rangka pencapaian suatu sasaran secara optimal, sehingga sasaran/target dari kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan tersebut dapat tercapai sesuai sasaran/target/standard yang diharapkan. Dalam pelaksanaan bisnis, maka upaya pencapaian kesempurnaan dari hasil yang diharapkan merupakan suatu hal yang fundamental dan kesempurnaan hasil yang didapat tersebut memerlukan suatu strategi dan pengaturan berupa manajemen. Sehingga tentunya para pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen dalam rangka meningkatkan hasil dari kegiatan bisnisnya. Beberapa pertimbangan yang mendasar dan melatar belakangi perlunya manajemen untuk dipelajari tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : a.Ditinjau dari sudut pandang organisasi (SDM). Bentuk organisasi dari suatu usaha bisnis tentunya membutuhkan adanya suatu organisasi yang tidak terlalu besar/banyak jumlah personelnya pada level penentu kebijaksanaan/pimpinan. Hal tersebut dibutuhkan dengan pertimbangan supaya tidak terlalu membingungkan bawahan karena terlalu banyaknya kebijaksanaan yang harus dilakukan karena timbulnya perbedaan dari masing-masing pimpinan tersebut. Dari permasalahan di bidang organisasi , maka perlu adanya strategi yang tepat sebagai salah satu solusi terbaik dalam pemecahan permasalahannya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka pimpinan maupun para pelaku bisnis harus belajar manajemen untuk menentukan strategi dalam rangka menjalankan bisnisnya tersebut.
b.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan dana/anggaran. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis memerlukan langkah-langkah yang menggunakan dana/anggaran. Supaya anggaran/dana yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan dana / anggaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
c.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan bahan baku. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan bahan baku sebagai bahan mentah/awal yang akan diolah menjadi produk/barang yang dihasilkan . Supaya bahan baku yang digunakan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik.
Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan bahan baku, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
d.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan alat/mesin dan waktu. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan alat/mesin dan kebutuhan waktu untuk menghasilkan produk/barang sebagai hasil akhirnya. Supaya alat/mesin dan waktu yang digunakan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan alat/bisnis dan waktu, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
e.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk jasa pemasaran memerlukan metode yang terbaik dan tepat agar barang/jasa yang ditawarkan dapat menarik minat konsumen untuk membeli/menggunakan jasa tersebut. Supaya metode yang digunakan tepat dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
Demikian beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya mempelajari manajemen.
MENGAPA ANDA PERLU BELAJAR MANAJEMEN Oleh : Wawan Tjahjono, SH Mahasiswa program MM Unsoed Angk XXIV Th 2009
Manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya yang meliputi manusia (SDM), dana/anggaran, bahan baku, alat/mesin dan lain-lain secara efektif dalam rangka pencapaian suatu sasaran secara optimal, sehingga sasaran/target dari kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan tersebut dapat tercapai sesuai sasaran/target/standard yang diharapkan. Dalam pelaksanaan bisnis, maka upaya pencapaian kesempurnaan dari hasil yang diharapkan merupakan suatu hal yang fundamental dan kesempurnaan hasil yang didapat tersebut memerlukan suatu strategi dan pengaturan berupa manajemen. Sehingga tentunya para pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen dalam rangka meningkatkan hasil dari kegiatan bisnisnya. Beberapa pertimbangan yang mendasar dan melatar belakangi perlunya manajemen untuk dipelajari tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : a.Ditinjau dari sudut pandang organisasi (SDM). Bentuk organisasi dari suatu usaha bisnis tentunya membutuhkan adanya suatu organisasi yang tidak terlalu besar/banyak jumlah personelnya pada level penentu kebijaksanaan/pimpinan. Hal tersebut dibutuhkan dengan pertimbangan supaya tidak terlalu membingungkan bawahan karena terlalu banyaknya kebijaksanaan yang harus dilakukan karena timbulnya perbedaan dari masing-masing pimpinan tersebut. Dari permasalahan di bidang organisasi , maka perlu adanya strategi yang tepat sebagai salah satu solusi terbaik dalam pemecahan permasalahannya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka pimpinan maupun para pelaku bisnis harus belajar manajemen untuk menentukan strategi dalam rangka menjalankan bisnisnya tersebut.
b.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan dana/anggaran. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis memerlukan langkah-langkah yang menggunakan dana/anggaran. Supaya anggaran/dana yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan dana / anggaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
c.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan bahan baku. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan bahan baku sebagai bahan mentah/awal yang akan diolah menjadi produk/barang yang dihasilkan . Supaya bahan baku yang digunakan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik.
Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan bahan baku, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
d.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan alat/mesin dan waktu. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan alat/mesin dan kebutuhan waktu untuk menghasilkan produk/barang sebagai hasil akhirnya. Supaya alat/mesin dan waktu yang digunakan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan alat/bisnis dan waktu, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
e.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk jasa pemasaran memerlukan metode yang terbaik dan tepat agar barang/jasa yang ditawarkan dapat menarik minat konsumen untuk membeli/menggunakan jasa tersebut. Supaya metode yang digunakan tepat dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
Demikian beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya mempelajari manajemen.
17 comments:
apabila ada yang sudah mengirim lewa email, mohon berkenan memasukkan lagi kesini.
Agung P
Oleh : Ardi Rahendro
NIM : P2CC 08084
Klas : Magelang.
KONSEP PENGENDALIAN DALAM MANAGEMENT CONTROL SYSTEM DI KANTOR PERTANAHAN
MANAJEMEN PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT (MPBM)
I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertip Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup diperlukan data pertanahan yang valid dan sesuai antara data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan maupun data pertanahan di Desa yang merupakan basis data utama untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar ( misalnya tanah-tanah yang hanya memiliki tanda bukti berupa Girik, Pethuk, Kekitir dsb). Sampai saat ini masih banyak desa yang memiliki daftar pertanahan yang berupa buku C desa, akan tetapi data tersebut hanya berisi tentang data tekstual tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan data yang berupa grafikal sudah sangat sulit ditemukan pada saat sekarang ini, kemungkinan ini disebabkan karena administrasi di desa yang tidak baik atau sengaja dimusnahkan oleh kepala desa yang bersangkutan sebagai akibat dari permasalahan pribadi antara kepala desa dengan perangkat desa lainnya, ataupun antara kepala desa dengan warga masyarakatnya,misalnya ketika mencalonkan diri kembali ternyata tidak terpilih sehingga menimbulkan emosi yangberlebihan dengan cara menyembunyikan data pertanahan, yang merupakan sumber data yang sangat penting bagi desa tersebut. Untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan di desa itulah maka ada sebuah ide yang cukup menarik untuk dipertimbangkan dilaksanakan yaitu apa yang disebut dengan MANAJEMEN PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT disingkat MPBM.
MPBM ini bisa dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat desa setempat dengan dibantu oleh pamong desa yang mengerti betul tentang permasalahan pertanahan di desanya. MPBM dilaksanakan bukan hanya pada data tekstual tetapu juga dengan data grafikal, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara mendidik warga masyarakat yang sudah dipilih oleh desa sebagai petugas pendataan grafikal menjadi petugas pemetaan desa. Pendidikan yang diberikan kepada orang-orang pilihan masyarakat desa tersebut meliputi bagimana cara membuat peta, mengukur bidang tanah secara sederhana, menggambarkannya ke dalam sebuah kertas yang sudah ditetapkan bentuk dan formatnya sehingga juga digabungkan akan menjadi sebuah peta yang sederhana akan tetapi mampu menunjukkan kepemilikan bidang-bidang tanahnya. Hal ini akan menjadi solusi yang baik bagi penyelesaian permohonan hak atas tanah yang dilakkan oleh masyarakat, karena kendala yang masih sering terjadi di Kantor pertanahan sewaktu memperoses permohonan hak atas tanah masyarakat adalah ketidak sesuaian data antara data yang ditulis dalam blangko permohonan dengan data ukur yangdilaksanakan di lapangan, hal ini masih sering terjadi karena pengisian formulir pendaftaran hanya dilakukan diatas meja atnpa cek lapangan, sedangkan pengukuran benar-benar dilakukan di lapangan, disamping itu penunjuk batas ketika bidang tanah tersebut diukur bukan orang yang sama ketika formulir pendaftaran diisi. Akibat ketidak sesuaian inilah maka proses penyelesaian sertipikiat kenjadi lama karena pihak Kantor Pertanahan terpaksa harus menunggu/memanggil perangkat pemohon disertai perangkat desa untuk menjelaskan permasalahan perbedaan data tersebut diatas. Dengan MPBM maka persoalan tersebut menjadi tidak ada, karena dalam ketentuannya MPBM nantinya adalah menjadi lembaga mitra BPN dalam hal penyelesian administrasi pertanahan tingkat desa, dan hasil dari MPBM tersebut akan dilampirkan sebagai kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang dimohon oleh masyarakat. Permasalahan kedua adalah masing sering terjadi overlap sertipikat hak atas tanah ( satu bidang tanah tetapi terdapat lebih dari satu sertipikat tanah). Mengapa hal ini terjadi? Karena di desa tidak mempunyai peta kepemilikan tanah, sehingga ketika dilakukan pensertipikatan tidak dilakukan penandaan mana bidang tanah yang sudah sertipikat dan mana yang belum, sementara data tekstualnya menyebutkan bahwa yang bersangkutan memang memiliki lebih dari satu bidang tanah, akan tetapi karena tidak adanya kontrol grafikal maka overlap tersebut masih memungkinkan untuk terjadi, walaupun pada saat sekarang ini, di Kantor Pertanahan sudah dilakkan upaya untuk menghindari terjadinya overlap pemilikan tanah tersebut, yaitu dengan cara petugas ukur dibekali dengan GPS ( Global Positioning system) yang akan memberikan data berupa koordinat dimana bidang tanah terlebut terletak, yang kemudian dipetakan di Kantor Pertanahan.
II. MANAJEMEN PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT ( MPBM )
Menunjuk Instruksi Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 377-170 tanggal 1 Pebruari 2007 perihal Instruksi Kepala BPN-RI sehubungan dengan Pidato Presiden RI Pada
Awal Tahun 2007, Program Reforma (Pembaruan) Agraria Nasional (PPAN) bertujuan untuk mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat melalui: pertama, alokasi tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, kedua, termasuk di dalamnya membantu rakyat dalam mensertipikatan tanah-tanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas (penguatan hak rakyat atas tanah). Selain itu juga dapat diketahui apakah ada bidang-bidang tanah yang bisa dibagi atau hanya dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya tergantung dari kasusnya.
Model pertama lebih dimungkinkan di luar Jawa. Untuk di Jawa khususnya Jawa Tengah lebih mungkin untuk penerapan model kedua yaitu melalui pemberdayaan masyarakat (Community Development).
Pemberdayaan masyarakat dalam Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) adalah penggalian nilai-nilai dan potensi lokal yang dimiliki oleh desa, desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meliputi pengambilan keputusan secara musyawarah, melaksanakan keputusan hasil-hasil musyawarah secara gotong royong baik dalam hal karya, karsa maupun biaya guna mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Buatan yang ada di desa/kelurahan dengan memanfaatkan secara maksimum data pokok hasil MPBM beserta peta tematik hasil ikutannya.
Makmur Mandiri Alam Lestari tidak akan dapat dicapai oleh Kantor Pertanahan sendiri tanpa bantuan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Masyarakat dengan menunjuk Tim 9 (Tim 4 Pengumpul/pengelola Data, Tim 5 Verifikasi) melalui rembug desa/ musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (MUSRENBANGKEL, DITULIS SINGKAT REMBUG DESA): pertama-tama, menyiapkan sarana kerja MPBM 6-9 bulan,
kedua, menggalang kebersamaan dan memperoleh penguatan nilai aset tanah dengan mendaftarkan tanah secara massal swadaya selama 6 bulan, ketiga, mengoperasionalkan MPBM layanan data bidang tanah, keempat, menggalang kebersamaan dan membangun kesadaran masyarakat melaksanakan operasional program aksi penatagunaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan yang Lestari Optimal Seimbang dan Serasi (LOSS) menuju Makmur Mandiri Alam Lestari atau Aman Tertib Lancar Sehat dan Serasi (ATLASS) untuk perkotaan, kelima, bertindak sebagai Lembaga Perdamaian Penyelesaian Sengketa/Masalah Tanah di desa/kelurahan.
Tim 9 adalah partner BPN RI dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan atau Makmur Mandiri Alam Lestari.
Sebagai partner yang sehari-hari diajak bekerja sama menggiring bola menuju gawang Makmur Mandiri Alam Lestari, kegiatan ini hanya dapat efektif dan efesien kalau sama-sama memahami dan menyadari kestrategisan dan kekomplekan berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pelatihan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan jaman perihal pengetahuan elementer keagrariaan dan pengetahuan sederhana pengelolaan data bidang tanah diberikan kepada Tim 9.
Melatih tim 9 setiap desa/kelurahan bukan pekerjaan ringan dan murah, maka keterlibatan semua pihak secara bergotong royong dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berpartisipasi melaksanakan pelatihan kepada Tim 9 mutlak diperlukan.
III. HASIL YANG INGIN DICAPAI
Dengan MPBM, hasil yang ingin dicapai adalah :
1. Terjadinya sinergi yang menguntungkan antara keduabelah pihak yaitu antara Tim 9 di desa dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten
2. Adanya kesesauaian data Pertanahan antara Data di Desa dengan Data di Kantor Pertanahan, sehingga proses penyelesaian sertipikat hak atas tanah yang dimohon oleh masyarakat menjadi dapat lebih cepat dielesaikan.
3. Data yang dibuat oleh tim 9 di desa sudah barang tentu adalah data yang sudah final sehingga kemunginan terjadinya sengketa batas antara pemilik tanah dengan tetangga batasnya sudah tidak terjadi lagi.
4. Sengketa tanah yang masih sering muncul dapat diredam ditingkat yang paling dasar yaitu di tingkat Desa, sehingga tidak perlu menjadi kasus yang harus dibawa ke sidang pengadilan, sepanjang Tim 9 di desa mampu menyelesaiakan.
5. Tersedianya Peta tanah di tingkat desa yang cukup memadai karena dilengkapi dengan informasi penggunaan tanahnya, sehingga akan mempermudah bagi investor untuk menentukan dimana mereka akan menginvestasikannya di desa yang bersangkutan yang pada gilirannya tentu akan menambah gerak perekonomian tingkat desa menjadi lebih maju dan berkembang.
6. Peta yang dihasilkan sudah barang tentu akan sama dengan peta yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan karena dalam mendidik tim 9, petugas kantor pertanahan tentunya akan menggunakan peta-peta yang dimiliki sebagai dasar bagi pembuatan peta tanah di desa yang bersangkutan.
7. Overlap penguasaan tanah berupa Sertifikat haak atas tanah akan dapat diminimalisir, karena penyaringannya dimulai di tingkat desa.
8. Apa yang diinginkan oleh Management Control System yang meliputi Result Control, Action Control dan People Control akan dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya :
a. Result Control, akan diperoleh hasil yang sama antara hasil pendataan TIM 9 di desa dengan data yang ada di Kantor Pertanahan
b. Action Control, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mengelola pertanahan di tingkat desa dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.
c. People Control, Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang semula buta tentang urusan pertanahan menjadi lebih paham dengan urusan administrasi pertanahan
PERLUNYA ACTION CONTROL DALAM PELAYANAN PERIZINAN
Oleh : Tartib Karyadi
NIM : P2CC07192
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan penyederhanaan tata laksana pelayanan publik, dalam hal ini khususnya dalam pelayanan terpadu di bidang perizinan. Untuk itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan.
Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mensikapi hal tersebut dan sebagai pelopor di Indonesia, dengan melaunching penerapan system One Stop Service (OSS) pada bulan Agustus 2007 (termasuk didalamnya Kota Magelang) dalam rangka komitmen terhadap pelayanan masyarakat menuju Good Governance.
Semula bentuk kelembagaan OSS sangat bervariatif , bak gayung bersambut Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menyambut positif penyelenggaraan OSS dengan menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang memberikan pedoman bagi organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu di Daerah, sehingga ada kesamaan kelembagaan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.
Kota Magelang mulai melaksanakan system OSS sejak 28 Juni 2007 dengan melaunching Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 maka sejak 1 Agustus 2008 diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 17 jenis.
Namun dalam penerapannya dirasakan belum optimal dilihat dari aspek ketatalaksanaan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumberdaya manusia dan tehnologi informasi.
Hal tersebut terjadi karena ada aspek manajerial yang belum dilaksanakan dengan optimal, salah satunya adalah penerapan sistim pengendalian manajemen (Management Control System).
Lembaga pelayanan publik khususnya dibidang perizinan adalah pelayanan publik yang semula dalam persepsi masyarakat adalah sulit, berbelit-belit, penuh pungli sehingga masyarakat merasa takut mengurus perizinan apalagi bagi masyarakat kecil dan usaha mikro. Paradigma tersebut dirubah menjadi pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti adalah hal yang tidak mudah, apalagi dengan bertemunya langsung antara pelayan dan pelanggan, untuk itu diperlukan penerapan Pengendalian Pelaksanaan (Action Control) pelayanan perizinan, yakni meliputi :
1. Pembatasan Perilaku.
Pembatasan perilaku bagi petugas pelayanan sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan kejelasan bagi pelanggan/masyarakat, yakni meliputi :
a. Petugas harus selalu menarik, menyapa pelanggan dengan ramah dan sopan, pria selalu rapi dan wanita harus selalu berhias agar menarik dan menyenangkan pelanggan/masyarakat;
b. Petugas harus menggunakan pakaian yang rapi dan bagus, pria memakai hem panjang berdasi, wanita memakai blaser, sehingga kesan seragam PNS yang selama ini terkesan “angker” dimata masyarakat akan pudar;
c. Petugas pelayanan harus mampu menjelaskan seluruh persyaratan dan memberikan kepastiaan pembiayaan;
d. Petugas pelayanan tidak boleh menerima sms, telepon dan tamu pribadi pada saat melayani pelanggan, tidak boleh menggunakan komputer untuk bermain game; tidak boleh merokok; tidak bleh memakai sandal, tidak boleh marah atau menunjukan sikap yang tidak menyenangkan;
e. Petugas pelayanan tidak boleh membunyikan musik/audio lain selain yang telah diperdengarkan melalui public address atau televisi kantor;
2. Pengkajian pelaksanaan.
Selalu melakukan penelitian dalam ketatalaksanaan pelayanan perizinan dengan meninjau kembali, memodifikasi, dan pendelegasian.
a. Melakukan penyederhanaan-penyederhanaan persyaratan, sehingga akan mempercepat dan mempermudah pelanggan/masyarakat dalam mendapatkan perizinan;
b. Melakukan keringanan biaya, sehingga beban pelanggan/masyarakat akan semakin ringan;
c. Memberikan pendelegasian dalam semua tahapan baik rekomendasi maupun legalitas, sehingga akan semakin mempercepat pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan.
Seluruh personil bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.
a. Diatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
b. Seluruh personil mengetahui aturan kerjanya/disiplin, kebijakan dan prosedur serta kode etik dan tata tertib dalam melaksanakan tugasnya;
c. Adanya penghargaan bagi yang melaksanakan tugas dengan baik, serta adanya hukuman bagi yang melanggar.
Penerapan pengendalian pelaksanaan (Action Control) pelayanan perizinan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Semoga bermanfaat.
NAMA : UMMATIN YULINDA SANGAJI,S.Si
NIM : P2CC07184
ANGKATAN : 22 MAGELANG
PERUBAHAN DAN REFORMASI BPS UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK
Sebagai institusi yang tugasnya menyajikan data tantangan-tantangan yang dihadapi BPS kedepan akan semakin berat, BPS harus tetap dapat menyediakan data strategis yang reguler maupun ad-hoc. Untuk itu BPS selalu melakukan perubahan dan reformasi untuk menjaga momentum pembangunan BPS dengan meningkatkan soliditas, integritas, akuntabilitas, kreatifitas dan produktifitas. Yang bertujuan menjadikan BPS sebagai lembaga yang berwibawa dan terpercaya dalam menghasilkan setiap produk statistik (official statistic) – Data yang berkualitas.
Dalam tulisan sebelumnya telah dijabarkan kegiatan BPS terutama kegiatan yang dilaksanakan seksi Distribusi merupakan kegiatan lapangan yang langsung berhubungan dengan instansi lain dan masyarakat sebagai responden sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen diseksi distribusi yang secara sadar maupun tidak belum terlaksana dengan optimal, maka dalam rangka menghadapi perubahan BPS penulis membatasi pengendalian pada :
People Controls
Faktor utama penyebab kinerja pegawai tidak baik adalah:
- Tidak memiliki prakarsa.kebanyakan pegawai pemerintah menjalani tugasnya hanya sekedar rutinitas,
- Pegawai cenderung termotivasi bekerja lebih giat jika ada yang diharapkan.
Untuk itu diperlukam perubahan paradigma meliputi : perubahan cara berpikir (mindset), sikap dan perilaku dari setiap insan BPS baik secara individu maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan statistik.
4 aspek yang harus dimiliki pegawai BPS:
1. Produktivitas
• Meningkatkan output dalam waktu tertentu (seminggu sebelum deadline) pendataan lapangan sudah selesai sehingga masih ada waktu untuk perbaikan )
2. Disiplin
• Mematuhi peraturan kantor , aturan jam kerja, penyelesaian pekerjaan pada jam kantor dan tiap bulan dilakukan evaluasi bersama-sama.
3. Loyalitas
• Loyal terhadap atasan : mengerjakan tugas yang diberikan atasan
• Loyal terhadap BPS : dimanapun berada membawa bendera BPS,
4. Etika
• Perilaku, seseorang harus berada pada posisinya sesuai jabatannya
• Pengetahuan, seseorang dalam jabatan tertentu harus mempunyai pengetahuan dibidangnya.
Kesimpulan
1. Prakarsa Pegawai perlu diberi ruang agar kreatifitas dapat tercipta dan menghasilkan inovasi kerja, disebabkan organisasi pemerintah hanya service oriented dan bukan profit oriented sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan konsumen data agar data yang bps miliki dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat luas.
2. Melaksanakan Komitmen professional yaitu bekerja sesuai profesi, Komitmen emosional yaitu ikatan emosional dengan bps dan data yang dihasilkan BPS,dan komitmen spiritual yaitu apa yang dilakukan adalah harus terbaik sesuai amanah panggilan iman dalam ibadah.
3. Setiap insan BPS harus memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk sama-sama berubah.
NAMA : DEWI PRASTIWI,S.Si
NIM : P2CC07185
ANGKATAN : 22 MGL
Sistem Pengendalian Manajeman di Seksi IPDS (Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik) BPS Kota Magelang
Pendahuluan
Dalam tatanan era sekarang, peranan data produk Badan Pusat Statistik (BPS) tidak lagi sebagai alat untuk mengetahui informasi, atau hanya dicari para peneliti/ mahasiswa yang akan membuat tugas akhir. Kini data telah menjadi alat konfirmasi, klarifikasi, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan pembenaran atas fenomena sosial-ekonomi yang terjadi bahkan lebih jauh dipakai sebagai instrumen yang bernuansa politis. Untuk itu diperlukan data statistik yang berkualitas yaitu Lengkap, Akurat, Relevan, Mutakhir dan Berkesinambungan
Seksi IPDS merupakan salah satu seksi dari 6 seksi dalam struktur organisasi BPS Kota Magelang yang mempunyai tugas melakukan pengolahan terhadap data-data hasil sensus maupun survei dan menyajikannya dalam bentuk tabel-tabel yang dirangkum sedemikian rupa menjadi publikasi statistik sehingga pengguna data mudah untuk membaca dan memanfaatkan data tersebut. Adapun kegiatan dalam pengolahan data meliputi : Batching, Editing/Coding, Entry data, Validasi, dan Tabulasi data. Sedangkan untuk kegiatan diseminasi statistik meliputi : Penyusunan Publikasi Kota Magelang Dalam Angka, pelayanan data melalui Perpustakaan BPS dan melalui Website BPS Kota Magelang.
Result Controls
Hasil pengumpulan data survei/sensus yang dilakukan oleh petugas lapangan sebelum disajikan dalam bentuk tabel-tabel, melalui tahap pengolahan data yang kegiatannya meliputi batching, editing/coding, entry data, validasi dan tabulasi data. Agar dapat segera menyajikan data yang up to date, maka setelah pendataan di lapangan, segera dilakukan pengolahan data. Dengan target waktu yang telah ditentukan (misal pengolahan data 1 bulan) maka petugas olah data harus mengatur strategi pengolahan agar dapat menyelesaikan tepat waktu atau sebelum waktu yang ditentukan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain menambah operator komputer, menambah PC, jika diperlukan dengan menambah jam kerja menjadi 2 shift dengan masing-masing shift sekitar 6-8 jam. Sehingga jam kerja pengolahan sekitar 12-16 jam per hari. Untuk itu ada perlakuan sedikit berbeda untuk honor pengolah data/operator komputer pada shift 1 lebih kecil dari honor pengolah data pada shift 2.
Tidak selalu pengolahan data dilakukan dengan 2 shift, ini tergantung dari jumlah kuesioner yang akan diolah dan target waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan oleh BPS Pusat.
Penutup
Selama ini Seksi IPDS BPS Kota Magelang dapat menyelesaikan setiap pengolahan data tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Ini tidak lepas dari kerjasama personil yang terlibat di dalam tim pengolah data. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi BPS yaitu penyedia data statistik yang berkualitas : lengkap, Akurat, Relevan, Mutakhir dan Berkesinambungan. Contoh: data inflasi setiap awal bulan release untuk mengetahui tingkat inflasi di bulan sebelumnya.
NAMA : TRI PRAMUJIYANTI, S.Si
NIM : P2C08083
ANGKATAN : 23 MAGELANG
Sistem Pengendalian Manajeman di Seksi Sosial BPS Kab. Temanggung
BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Seksi Statistik Sosial merupakan salah satu seksi dari 6 seksi dalam struktur organisasi BPS Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kegiatan statistik dasar yang mencakup bidang sosial antara lain :
Statistik Kependudukan meliputi demografi penduduk, tenaga kerja
Statistik Pertahanan, contohnya angka kriminalitas
Statistik Sosial meliputi statistik perumahan, pendidikan, upah, sosial budaya
Dalam melakukan kegiatan statistik dasar tersebut, dilaksanakan dengan berbagai sensus, survei dan kompilasi data dari instansi terkait. Data yang dihasilkan dari berbagai sensus dan survei tersebut - di mana pada saat ini banyak orang yang menggunakan data BPS untuk berbagai kepentingan - diharapkan mampu menyediakan data yang rinci, berkesinambungan,konsisten dan up to date,
Sesuai dengan visi dan misi BPS yaitu menyediakan informasi statistic yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir dan berkesinambungan, maka tugas BPS ke depan akan semakin berat. Khususnya dalam pelaksanaan pengumpulan data di Bidang Statistik Sosial, di mana nanti pada tahun 2010 akan dilaksanakannya Sensus Penduduk. Kegiatan yang dilaksanakan seksi sosial ini merupakan kegiatan lapangan berhadapan langsung dengan sumber datanya yaitu responden, sehingga dalam pengumpulan data diperlukan suatu system pengendalian manajemen yang harus terlaksana agar data yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian Seksi Sosial harus melaksanakan :
Action Control
Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengumpulan statistik sosial tersebut diperlukan petugas yang benar-benar mengerti konse dan definisi dari daftar pertanyaan yang ada sehingga diperlukan suatu pengajaran yang menjelaskannya. Walaupun para petugas telah mengetahui konsep definisi tetap diperlukan pendampingan oleh seorang pengawas dan pemeriksa hasil pekerjaan agar data yang dikumpulkan terjaga kebenarannya. Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang diharapkan maka petugas harus pandai menghadapi responden, yaitu harus mampu melihat dan menyesuaikan diri dengan responden serta bersikap yang ramah dan sopan. Selain itu agar data yang dikumpulkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan survei maupun sensus, maka dilakukan monitoring pekerjaan, yaitu wajib melaporkan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu, misal setiap hari senin petugas lapangan harus lapor kepada pengawas, dan kemudian dari pengawas melaporkan ke subject meter. Dengan demikian akan ada pertemuan-pertemuan antara petugas dan pengawas, serta antara pengawas dan subject meter yang dapat diisi dengan briefing tentang hasil yang telah didapat sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi bisa disampaikan dan kemudian dilengkapi/ditindaklanjuti.
Kesimpulan :
Agar data yang dikumpulkan rinci, berkesinambungan,konsisten dan up to date, maka harus melakukan :
1. Pelatihan untuk menyamakan konsep definisi
2. Monitoring hasil pelaksanaan
3. Briefing antara subjectmeter ke pengawas dan pengawas ke petugas lapangan
NAMA : KOKO KISWOKO
NIM : P2CC07189
ANGKATAN : 22 MGL.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN BANK BTPN MAGELANG
PENDAHULUAN :
Dengan meningkatnya kompleksitas operasional global serta kompetiisi dunia perbankan sangatlah ketat . Bank BTPN sebagai Bank swasta nasional yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk dapat memenangkan persaingan harus mampu mengelola sumberdaya internal .Pengelolaan faktor ini dianggap begitu penting karena faktor sumberdaya manusia ini sebagai motor penggerak utama dari aktifitas perusahaan . kondisi internal perusahaan berkaitan dengan sumberdaya manusia dikelola secara lebih profesional ,sehingga akan menumbuhkan motivasi kerja yang lebih bagi karyawan.sedangkan dalam menganalisis faktor internal diperlukan kedalaman pandangan karena banyak faktor diluar kerangka obyektifitas yang merupakan faktor subyektifitas dari manusia yang terlibat dalam perusahaan.
PEOPLE CONTROL
untuk mencapai Visi DAN Misinya Bank BTPN didalam menjalankan operasionalnya selalu berpedoman kepada pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disusun setiap tahunya. manajemen didalam menerapkan anggaran kepada masing –masing unit kerja tentu menerapkan system target.System ini diterapkan agar penilaian kinerja masing –masing unit kerja dan karyawan dapat dilaksanakan dengan penilaian secara obyektif, pelaksanaan evaluasi kinerja berupa PMS ( Performen Manajemen System) setiap 6(enam) bulan sekali yang mencerminkan hasil kinerja secara kwantitatif dan kwalitatif, secara kwantitatif hasil berupa angka yang telah dicapai sedangkan kwalitatif berupa peningkatan kinerja termasuk kepatuhan dan disiplin serta tanggung jawab, semua ini sebagai alat kontrol manajemen apakah seorang karyawan sudah bekerja dengan baik dan maksimal serta dengan prosedur yang ada.selai itu PMS juga untuk memberikan motivasi kerja , karena motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan ,menyalurkan dan memelihara perilaku serta sikap menusia untuk lebih produktif atau kata lain motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan aktivitas yang berdasarkan ketrampilan dalam memadukan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada dalam diri manusia .
Pemberian motivasi karyawan dapat dilakukan dengan suatu alat atau sarana yang berupa materiil dan non materiil , Motivasi karyawan dalam bentuk materiil berupa reward : Kenaikan gaji, Grade, Bonus uang tunai,dsb sedangkan bentuk non materiil antara lain : Piagam Penghargaan, pujian hasil kerja. Namun sebaliknya apabila karyawan yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang non dislplioner akan mendapatkan Punishment yang berupa : Teguran Lisan ,Peringatan tertulis , Scorsing serta PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) biasanya pelanggaran yang dilkakukan karena penyalahgunaan keuangan.
Dari uraian diatas bahwa untuk tercapainya tujuan manajemen diperlukan penerapan People Control untuk miningkatkan kinerja masing-masing unit kerja serta masing-masing karyawan dengan cara memberikan motivasi kerja dengan didukung pemberlakuan system Reward dan Punishmen yang berlaku bagi seluruh karyawan-karyawatinya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan asset yang sangat berharga bagi perusahaan.
Disajikan oleh
Nama : KHUDHOIFAH
Nim : P2 CC 07183
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jend Soedirman
Angkatan 22
Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen intern ( oleh atasan langsung) masih belum berjalan secara optimal untuk itu perlu dibangun sistem yang saling cross check secara otomatis, serta mengedepankan transparasi dan rule of law, hal ini mutlak harus dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin para pegawai, dan sebagai pimpinan juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi PNS yang ada dibawahnya.
Kecuali tersebut untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya dukungan oleh aparatur yang profesional , handal yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun bentuk pemberian pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwujudkan antara lain dalam bentuk penyelesaian permohonan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu TASPEN, Surat-surat ijin cuti/belajar/penggunaan gelar/cerai/pindah,pemberian tanda penghargaan, penerbitan SK Kenaikan Pangkat/ Bebas Tugas/Pensiun dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) dengan cepat dan tepat, sehingga untuk kelancarannya diperlukan data pendukung yang valid dan akurat.
Pekerjaan Kepegawaian sebetulnya bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit, Namun membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam pelaksanaannya. Pegawai dalam hal ini biasanya atau terkandang jenuh akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menganggap remeh, sehingga terkadang pekerjaan tersebut terbengkalai yang akhirnya akan menumpuk dan dikerjakan secara mendadak.
KONSEP PENGENDALIAN YANG DIUSULKAN
Melihat tugas-tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut di atas , maka agar tugas pelayanan dapat terlaksana secara baik dan selesai tepat pada waktunya maka dibutuhkan adanya pengendalian untuk setiap pekerjaan dan cara yang tepat adalah dengan result controls .
Untuk masing-masing pekerjaan dibuat SOPnya( standart operasional prosedur ), dengan SOP ini dapat diketahui kapan pekerjaan-pekerjaan itu selesai dilaksanakan, jadi target yang diinginkan dapat tercapai tepat pada waktunya.
N a m a : Tresno Santosa
N I M : P2CC07186
Angkatan : 22
Dosen : Drs. Agung Praptapa, MBA.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusat Pengembangan SDM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.
Mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, serta melaksanakan urusan administrasi pendidikan pascasarjana bagi pegawai Departemen Keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Hal ini berdasarkan pada Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/MPK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
Visi Pusdiklat Pengembangan SDM adalah:
“Menjadi pusat unggulan bertaraf internasional, dalam diklat kepemimpinan, diklat penjenjangan pangkat, dan administrasi pendidikan pascasarjana”.
Pusat unggulan bertaraf internasional mengandung maksud bahwa Pusdiklat Pengembangan SDM bercita-cita untuk setara dengan lembaga / institusi yang ada di Negara maju dan mencapai tingkat standar dunia atau standar internasional, baik kualitas pegawainya maupun kualitas kinerja serta hasil-hasilnya dalam hal penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat penjenjangan pangkat, dan administrasi pendidikan pascasarjana.
Misi Pusdiklat Pengembangan SDM adalah:
Menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier melalui diklat penjenjangan, kepangkatan dan jabatan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengukuti program pascasarjana melalui pelaksanaan dan monitoring.
Perencanaan Strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Perencanaan strategic Pusdiklat Pengembangan SDM dijabarkan ke dalam alur piker, pernyataan visi, pernyataan misi, perumusan tujuan, perumusan sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.
Alur Pikir
Dalam rangka membangun system akuntabilitas yang baik pada instansi pemerintah diperlukan adanya perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini akan digunakan untuk mengarahkan penetapan dan sasaran jangka pendek Pusdiklat Pengembangan SDM yang dikaitkan dengan visi dan misinya. Tanpa adanya rencana strategic ini pihak internal maupun eksternal organisasi tidak dapat mengetahui hendak menuju kemana instansi ini. Selain itu perencanaan strategik ini diperlukan demi memaksimalkan sumber daya yang terbatas serta menjadi tolak ukur keberhasilan Pusdiklat Pengembangan SDM dalam melaksanakan msndst ysng diterimanya. Karena tanpa adanya perencanaan strategic ini tidak mudah diketahui atau bahkan mustahil dapat dipahami kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, capaian-capaian kinerja dan akuntabilitasnya.
Faktor Kunci Keberhasulan
Faktor kunci keberhasilan adalah factor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang / aspek dari misi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja Pusdiklat Pengembangan SDM.
Faktor-faktor tersebut didapat dari analisis berikut ini :
Analisis Lingkungan Internal (ALI)
1. Kekuatan (Strengths)
a. Kualitas SDM yang cukup memadai
b. Pengajar yang kompeten dari praktisi di lingkungan instansi-instansi keuangan
c. Dana yang menadai yang bersumber dari dana DIPA
d. Peraturan dan pedoman diklat yang telah terstruktur dan sistematis
e. Dukungan dari pihak pimpinan dan unit pengguna
f. Berpengalaman dalam penyelenggaraan diklat prajabatan dan dalam jabatan
g. Adanya pengembangan Laboratorium Kepemimpinan
h. Adanya pengembangan dan implementasi SIM-Diklat
i. Sarana dan prasarana diklat cukup memadai
2. Kelemahan (Weakneses)
a. Lokasi kantor yang terbagi menjadi dua (Jakarta dan Magelang)
b. Jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja
c. Kualitas materi modul kurang memadai
d. Jumlah Widyaiswara yang belum memadai
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
1. Peluang (Opportunities)
a. Jumlah kebutuhan diklat yang cukup tinggi
b. Jenis dan system diklat yang dapat dikembangkan
c. Banyaknya pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan
d. Kebutuhan peserta akan lesdership skill semakin meningkat
e. Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan keuangan negara semakin meningkat
f. Adanya otnomi daerah, membuka peluang kerjasama diklat dengan pihak pemda
2. Ancaman (Threats)
a. Jumlah lembaga pendidikan semakin bertambah banyak
b. Keterbatasan mengembangkan dan menyusun kurikulum karena telah ditentukan oleh pihak lain.
c. Negosiasi yang memakan waktu lama dengan pihak leader terhadap program loan untuk penyelenggaraan diklat pascasarjana
d. Makin berkembangnya system dan jenis diklat di bidang keuangan dan kepemimpinan yang ditawarkan oleh pihak lain (swasta)
MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA
No. Masalah Alternatif Pemecahannya
1. Realisasi anggaran diklat tidak terserap seluruhnya. Penyebabnya karena adanya kebijakan pembatasan pembayaran honor baik terhadap widyaiswara maupun pejabat structural dan pelaksana Penyusunan rencana anggaran yang lebih akurat
2. Banyak kegiatan diklat susulan yang tidak direncanakan pada awal tahun anggaran. Akibatnya kegiatan dilaksanakan secara bersamaan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan, Jadwal pelaksanaan diklat, diklat regular dan khusus diupayakan lebih baik untuk menghindari penumpukan pelaksanaan diklat pada suatu periode tertentu.
Untuk memonitoring diklat-diklat tersebut, penugasan dilakukan dengan organisasi matrik yang melibatkan seluruh bidang pada Pusdiklat Pengembangan SDM.
Untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar, maka tenaga structural di lingkungan BPPK serta widyaiswara di luar Pusdiklat Pengembangan SDM. Dilibatkan dalam kegiatan diklat tersebut
3. Kurangnya jumlah widyaiswara pada diklat kepemimpinan di Magelang Menambah jumlah widyaiswara yang ditempatkan di Pusdiklat Pengembangan SDM Magelang
Apabila hal tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat maka perlu diatur beberapa perbandingan perbandingan ideal antara widyaiswara dengan fasilitator dari luar (baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan perguruan tinggi), untuk mengampu semua materi (termasuk materi dasar dalam penulisan KK seperti PMPK dan TAM serta materi yang terkait dengan kepemimpinan).
4. Adanya pemadatan waktu penyelengga raan Diklatpim III dan IV menyebabkan adanya keluhan dari peserta diklat mengenahi padatnya waktu belajar Membuat komposisi ulang atas penjadwalan sehingga beban pelajaran bias mereta sepanjang waktu diklat
NAMA : ISA ASHARI
NIM : P2 CC 07191
MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS JENDRAL SUDIRMAN PURWOKERTO
ANGKATAN 22 MGL
PERLUNYA RISULT CONTROL PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA MAGELANG
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistim penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik , maka harus dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi birokrasi.
Salah satu fungsi manajemen yang kurang mendapatkan perhatian dari manajemen birokrasi adalah fungsi controlling, walaupun sudah ada pengawasan melekat tapi kegiatan ini belum berjalan dengan efektif . Untuk membangun aparatur Daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan di Kota Magelang terutama di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pemerintah Kota Magelang.
Pada umumnya mengontrol dirisendiri lebih sulit dari pada mengontrol orang lain, orang akan bilang bahkan teriak kalau melihat orang lain melakukan kesalahan, tetapi jarang orang akan mengatakan bahwa diri sendiri melakukan kesalahan/mengakui kesalahan kemudian menyesal, bertaubat kalau perlu minta maaf dan memperbaiki diri sendiri. Untuk mengontrol dan memperbaiki diri sendiri memang tidaklah mudah perlu proses, tetapi ternyata itu merupakan suatu keharusan kalau ingin adanya perubahan apalagi pada sebuah organisasi.
Bagian Organisasi Setda Kota Magelang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan kebijakan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah Kota Magelang, seluruh pekerjaan dibagi habis kepada pegawai yang bertugas di Bagian Organisasi Setda Kota Magelang sesuai dengan dokumen akuntabilitas mulai dari RENSTRA , RENJA, RKT, PENGUKURAN KINERJA dan LAKIP Setda Kota Magelang. Setiap pekerjaan penyusunan kebijakan dibentuk Tim Kerja yang diberi kewenangan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai sesuai dengan waktu dan standar kerja yang telah ditentukan di dokumen akuntabilitas .Hasil pekerjaan secara berjenjang di cek oleh atasan langsungnya sampai dengan pekerjaan selesai.
Out put pekerjaan di bagian organisasi setda Kota Magelang adalah Kebijakan-kebijakan dibidang Kelembagaan. Ketatalaksanaan, dan Pendayagunaan Aparatur Daerah. Pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan pemikiran-pemikiran, konsentrasi serta data-data dan referensi sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat.
Untuk melaksanakan pekerjaan supaya menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas maka ada beberapa kebijakan terhadap pegawai dibagian organisasi :
1. Diberi kelonggaran didalam jam kerja dan tempat kerja.
Karena pekerjaan penyusun kebijakan membutuhkan konsentrasi maka diberi kelonggaran dalam hal waktu bekerja dan tempat bekerja, kalau memang lebih konsentrasi di rumah maka lebih baik dikerjakan dirumah, bahkan bisa saja ditempat rekreasi yang penting hasilnya selesai tepat waktu dan baik.
2. Dikarantina di tempat khusus dengan Tim kerja yang lain.
Pada waktu tertentu khususnya pada tahap akhir penyusunan Tim penyusun dikarantina di Mess Pemerintah Kota Magelang untuk lebih konsentrasi dan koordinatif dengan tim yang lain serta memudahkan didalam koordinasi dan diskusi antar Tim yang ditetapkan sebagai penyusun kebijakan.
3. Tim penyusun diberi honor.
Disamping gaji pegawai bulanan yang masuk di Tim penyusun diberi honorarium tambahan.
4. Study banding.
Untuk menghasllkan produk yang berkualitas, mengadakan study banding ke daerah lain yang sudah menyusun serta konsultasi ke pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Biro Organisasi dan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Disajikan oleh
Nama : KHUDHOIFAH
Nim : P2 CC 07183
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jend Soedirman
Angkatan 22
KONSEP MANAGEMENT CONTROL SYSTEM DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PENDAHULUAN
Sejak diberlakunya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 menandai diimplementasikannya otonomi daerah. Misi utama dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah penyerahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya kewenangan di bidang kepegawaian. Penyerahan kewenangan di bidang kepegawaian telah mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan sistem kerja,Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan kewenangan di bidang kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma,stándar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang di mana penulis bekerja merupakan Instansi yang mengurus Kepegawaian yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang terutama pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah itu sendiri. Penyelenggaraan tugas-tugas kepegawaian di daerah ini akan senantiasa diikuti dengan langkah pemantapan dan pengembangan pelaksanaan sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang hakekatnya diarahkan pula pada upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri sipil Daerah agar mampu secara profesional menangani berbagai macam tuntutan tugas yang semakin kompleks, disamping meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Tuntutan peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri sipil di satu sisi tentunya harus diikuti dengan upaya perbaikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang harus mendapat perhatian.
Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen intern ( oleh atasan langsung) masih belum berjalan secara optimal untuk itu perlu dibangun sistem yang saling cross check secara otomatis, serta mengedepankan transparasi dan rule of law, hal ini mutlak harus dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin para pegawai, dan sebagai pimpinan juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi PNS yang ada dibawahnya.
Kecuali tersebut untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya dukungan oleh aparatur yang profesional , handal yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun bentuk pemberian pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwujudkan antara lain dalam bentuk penyelesaian permohonan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, Kartu TASPEN, Surat-surat ijin cuti/belajar/penggunaan gelar/cerai/pindah,pemberian tanda penghargaan, penerbitan SK Kenaikan Pangkat/ Bebas Tugas/Pensiun dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) dengan cepat dan tepat, sehingga untuk kelancarannya diperlukan data pendukung yang valid dan akurat.
Pekerjaan Kepegawaian sebetulnya bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit, Namun membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam pelaksanaannya. Pegawai dalam hal ini biasanya atau terkandang jenuh akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menganggap remeh, sehingga terkadang pekerjaan tersebut terbengkalai yang akhirnya akan menumpuk dan dikerjakan secara mendadak.
KONSEP PENGENDALIAN YANG DIUSULKAN
Melihat tugas-tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut di atas , maka agar tugas pelayanan dapat terlaksana secara baik dan selesai tepat pada waktunya maka dibutuhkan adanya pengendalian untuk setiap pekerjaan dan cara yang tepat adalah dengan result controls .
Untuk masing-masing pekerjaan dibuat SOPnya( standart operasional prosedur ), dengan SOP ini dapat diketahui kapan pekerjaan-pekerjaan itu selesai dilaksanakan, jadi target yang diinginkan dapat tercapai tepat pada waktunya.
UPAYA MENUMBUHKEMBANGKAN DISIPLIN
BAGI PENYANDANG TUNA GRAHITA
Oleh : Dra.Sukaesih Ma’mur/P2CC07182
Latar Belakang
Disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan baik menyangkut kepentingan pribadi, kelompok maupun organisasi
Menumbuhkembangkan perilaku displin baik yang ditujukan kepada pegawai / pembimbing maupun penyandang tuna grahita di BBRSBG Kartini Temanggung, merupakan tantangan tersendiri karena menyangkut upaya membentuk atau merubah pola perilaku seseorang dan menarik pula apabila diterapkan pada penyandang tuna grahita.
Ada 2 ( dua) sasaran target perubahan perilaku mendasar yang ingin dicapai , yaitu bukan saja disiplin itu tumbuh dan menjadi pola perilaku pegawai/ pembimbing didalam melaksanakan tugasnya akan tetapi dapat membawa pengaruh untuk kepentingan rehabilitasi sosial dalam hal membiasakan penerima manfaat (penyandang tuna grahita) untuk mentaati tata tertib/ disiplin dalam berbagai aktivitas sehari-hari baik pada saat mengikuti bimbingan maupun pada waktu diasrama.
Mengingat keterbatasan dan keunikan yang ada pada penyandang tuna grahita maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dan metode yang tepat sehingga kedua sasaran target perubahan perilaku tersebut dapat dicapai
Oleh karena itu upaya apa saja yang dilakukan BBRSBG Kartini Temanggung untuk menumbuhkembangkan disiplin secara efektif bagi penyandang tuna grahita ?
Siapa Yang Disebut Dengan Anak Penyandang Tuna Grahita
Berkaitan dengan penyandang tuna grahita adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam hal intelegensi yang berada pada tingkat perkembangan mental dibawah normal, yang mengakibatkan mengalami kesulitan dalam beradaftasi sosial, kesulitan belajar,kurang inisiatif dan kreatifitas, daya duga yang lemah, bahkan ada yang diserta dengan tipologi khusus , hambatan bicara, dan kelainan perilaku (Agoeng Yuwono, 1968).
Masalah penyandang tuna grahita memiliki masalah yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan berbagai macam disiplin ilmu, karena tidak ada satu keahlihan manapun yang dapat menyelesaikan masalah tuna grahita secara mandiri.
Berdasarkan Tingkat Intelegensi menurut skala Wesler penyandang tuna grahita dapat dikategorikan menjadi 4 golongang sebagai berikut :
GOLONGAN IQ
(Menurut skala W.I.S.C)
1. Mild / Ringan 69 - 55
2. Moderat /Sedang 54 - 40
3. Servere/ Berat 39 - 35
4. Profound/Sangat berat 24
Upaya Mendisplinkan Penyandang Tuna Grahita
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung sebagai pusat kajian dan laboratorium penanganan masalah penyandang tuna grahita selalu melakukan berbagai alternatif penanganan terhadap permasalahan penyandang tuna grahita, dan salah satunya adalah bagaimana upaya menumbuhkembangkan disiplin bagi penyandang tuna grahita.
1. Mendasarkan pada teori Modelling , bahwa anak itu mudah meniru apa yang didengar, dilihat dan dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Artinya pegawai/ pegawai akan menjadi tauladan untuk diikuti oleh para penyandang tuna grahita
Disiplin yang diterapkan kepada pegawai untuk mengikuti apel pagi, upacara ,senam dan Jum,at bersih karena hal itu diikuti oleh penyandang tuna grahita sehingga dalam pelaksanaanya nampak penyandang tuna berusaha menjaga, meniru, dan melakukan hal-hal untuk menjaga ketertiban, tidak gaduh dan mengikuti setiap kegiatan tersebut dengan baik.
2. Mendasarkan pada pendapat Bill Rogers, 1990 dalam bukunya “Behaviour Recovery”, menyatakan bahwa merencanakan disiplin secara efektif atau positif harus melibatkan sebuah keseimbangan antara pencegahan, koreksi, dorongan dan dukungan, perbaikan dan pembangunan kembali. Pada pelaksanaan selama ini dilakukan baik dilingkungan asrama maupun diruang bimbingan , diawali dengan mempublikasikan peraturan / tata tertib dengan menggunakan media gambar, dipasang ditempat yang tepat, usahakan peraturan itu tidak terlalu banyak/ sederhana , anak mudah melakukan. Untuk konsekuensi pelanggaran disiplin perlu jelas, disepakati oleh semua penerima manfaat dan yang tidak kalah pentingnya pencegahanya dengan menggunakan bahasa disiplin, hindari kata jangan atau tidak , kamu tidak boleh, gunakan pengarahan bersyarat ya / kalau, setelah/maka, kalau/maka ( Setelah kita menyelesaikan pembicaraan/ pembelajaran ini maka kamu boleh ketoilet)
3. Menggunakan media sahabat, kelompok bermain dan orang-orang disekitar yang berpengaruh . Pendisiplinan ini cukup efektif sebagai fungsi pengawasan dan pencegahan bagi penyandang tuna grahita agar tidak melakukan perilaku tidak disiplin.
4. Reward dan punishment, ini perlu diberikan, khusus untuk pemberian hadiah/rewadr ini perlu diketahui penerima manfaat yang lainnya dan sampaikan ucapan terimakasih sedang untuk hukuman/punishment harus diawali dengan penjelasan logis, dilakukan secara bertahap, dan ada muatan efek jera sehingga penerima manfaat tidak mengulangi perbuatannya kembali
DAFTAR PUSTAKA
a. Agung Joewono, 1981. Kearah Rehabilitasi Sosial Penyadang Cacat Mental, Direktorat Penca Departemen Sosial, Jakarta
b. Bill Rogers, 1990. Behaviour Recovery, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
c. Sajono T.I Prof.,DR,1988, Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Anak dengan Keterlambatan Mental, YPAC Cabang Semarang
NAMA : KUSDI
NIM : P2CC07193
ANGKATAN : 22
“MEWUJUDKAN VISI DAN MISI MELALUI ACTION CONTROL”
A. PENDAHULUAN
Kota Magelang sebagai kota jasa dengan wilayah paling sempit di propinsi Jawa Tengah yaitu 18.12 km2 mempunyai tipologi perkoyaan dimana lebuh dari 70% wilayah koto Magelang didominasi lahan permukiman dan pekarangan .
Dominasi peruntukan lahan kota Magelang sebagai permukiman dan pekarangan tersebut berkolerasi dengan tingginya kebutuhan sarana dan perasarana dasar permukiman di kota Magelang .
Oleh karena itu dalam rangka menciptakan lingkungn permukiman yang layak dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang memadai maka perlu adannya kebersamaaan pemerintah kota , dunia usaha dan masyarakat kota Magelang.
Sesuai dengan Undang – Undang No. 4Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman ,permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan meupun perdesaaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan human dant empat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
Seiring dengan laju perkembangan Pembangunan Daerah di Kota Magelang yang diikuti dengan perkembangan pendirian banguna perlu di tingkatkan pengaturan searah dengan Rencana Tata Ruang Wil;ayah Kota (RTRWK)
B. ACTION CONTROL (KONTROL TINDAKAN)
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Magelang , Dinas Kebersihan pertamanan dan Tata Kota sebagai kepanjangan tangan dari Wali Kota Magelang mempunyai tugas ; Merencanakan , memanfaatkan dan Mengendalikan Tata Ruang Bangunan / kota dengan memberikan rekomendais Teknis pada IMB dan ijin pemasangan Reklame .
Adapun konsetersi pada tugas tersebut ditangani oleh Bidang Tata Kota khususnya seksi Perencaanan , Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Kotadalam melaksanakan tugasnya kepala seksi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata kota di bantu oleh 6 ( enam ) orang staf dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja yaitu Kecamatan Magelang Selatan, Magelang Tengah dan Magelang Utara masing –masing terdiri 2 (dua) orang mempunyai tugas meneliti dan mengkaji:
1. a. Perencanaan Arsitektur : Meliputi situasi / tata letak bangunan , denah bangunan , potongan Bangunan , Detail arsitektur , tataruang dalam dan tataruang luar.
b. Gambar konstruksi meliputi : Perencanaan umum sipil ,perencanaan khusus sipil , perencanaan detail konstruksi.
c. Perencaanan Utilitas meliputi : perencanaan pembuangan air kotor , Perencanaan pembuangan air hujan , perencanaan pembuangan sampah , perencanaan pembuangan udara /gas /uap kotor perencanaan penerangan dan akustik , perencanaan jaringan dan peralatan dan mekanikal , perencanaan jaringan peralatan elektrikal.
2. Membuat rekomendasi hasil kajian teknis untuk proses lebih lanjut ke Badan pelayanan perijinan terpadu .
3. melakukan pengawasan dengan secara berkala setelah diterbitkan SIMB dengan tujuan supaya tidak ada penyimpang dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan.
Sehubungan dengn ditetapkan nya target PAD dan dituntut untuk memberikan pelayanaan prima dengan public , maka seksi perencanaan ,pemanfaatan dan pengendalian tata kota mengambil langkah – langkah sebagai berikut :
1. Masing – masing petugas di wilayah kecamatan harus paka dan tahu betul perkembagan lingkungan dan cepat tanggap apa yang terjadi di wilayah nya.
2. Segera melaporkan apabila ada kendala dan rintangan dilapangan sehingga bisa segera mungkin mengambil langkah – langkah penyelesaian atau cepat mengambil kebijakan .
3. Mengadakan koordinasi lintas seksi dans etiap bulannya sebagai evaluasi kinerja dan sebagai wahana membangun sinergi untuk mewujud kan Visi dan Misi yang diharapkan.
4. Untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif maka sangat di perlukan transportasi dari tingkat pimpinan sampai staf yang paling bawah.
5. Komitmen dan jaringan komunikasi antar pimpinan sangat diperlukan , sehingga bisa melaksanakan kerjasama yang baik secara ber kesinambungan.
C. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Untuk mewujudkan visi dan misi peraturan harus ditegakan juga terbangnya sinergi lintas seksi dan adanya transpirasi dari tingkat pimpinan sampai dengan staf yang paling bawah serta komitmen yang kuat antara pimpinan.
Dalam hal pelayanan publik harus bisa mengubah paradigma lama seperti ada ungkapan klasik dan kritis seperti “ kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah “ itu menjadi sebaliknya.
Disajikan oleh
Nama : RUMIYATI
NIM : P2CC07187
Program : Pascasarjana Universitas Jend.Soedirman
Angkatan : 22
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DI KELURAHAN POTROBANGSAN
PENDAHULUAN :
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada seluruh warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah maka wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Dengan berlakunya system informasi administrasi Kependudukan ( SIAK ) maka setiap warga Negara wajib KTP akan memiliki Nomor Induk Penduduk. KTP merupakan suatu dokumen tanda bukti kewarganegaraan. Mengingat bahwa KTP mempunyai fungsi sebagai bukti identitas yang mutlak diperlukan dalam berbagai urusan / kepentingan, dan agar tidak terjadi kepemilikan KTP ganda yang mungkin akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka di Kantor Kelurahan Potrobangsan, dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan KTP yang benar secara procedural maka diupayakan system pengendalian manajemen.
KONSEP PENGENDALIAN YANG DI UPAYAKAN :
ACTION CONTROL
Agar semua usia wajib KTP menyadari fungsi KTP dan kewajiban untuk memilikinya serta sanksi apabila mengabaikan, maka Kantor Kelurahan Potrobangsan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk menyelenggarakan sosialisasi system informasi administrasi kependudukan kepada seluruh ketua RT dan RW, dengan menekankan agar informasi yang disampaikan dapat disampaikan kepada warga masyarakat. Informasi tersebut meliputi dasar hukum, prosedur dan biaya sesuai peraturan daerah. Dan untuk menghindari praktek pencaloan dalam pembuatan KTP dan agar tidak terjadi pungutan yang melebihi biaya yang telah ditetapkan, maka dihimbau agar masyarakat dapat meluangkan waktu untuk mengurus KTP sendiri namun apabila masyarakat tidak dapat mengurus KTP sendiri maka Kelurahan Potrobangsan menunjuk seseorang ( non PNS ) dengan surat tugas untuk membantu masyarakat yang menghendakinya. Fungsi surat tugas tersebut digunakan juga sebagai suatu bentuk pengendalian, apabila terjadi penyimpangan ketentuan dalam melayani masyarakat, maka surat tugas tersebut dapat dicabut, dan tanpa surat tugas maka kepengurusan KTP secara kolektif akan ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
TUGAS P. AGUNG. P
AMAT KISWANDI
MM UNSUD PURWOKERTO
ANGKATAN 24
MENGAPA PERLU BELAJAR MANAJEMEN
Setiap orang yang ghidup mempunyai tujuan yang hendak di capai sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan tujuan atau cita cita tersebut harus mempunyai strategi cara yang handal dan tpraktis sehingga tujuan akan tercapai dengan mudah dan tanpa ada hambatan – hambatan yang ada , untuk itu kita perlu belajar m,anajement.
Manajemen adalah : Proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu .
Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengolahan individu anggota kelompok, / kelompok pekerja, juga mendisain / merancang, dan implementasi system perencana, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir karyawan, evaluasi kinerja, mkompensasi karyawan, dan hubungan karyawan yang baik, juga melibat keputusan dan praktek manajemen yang secara langsung mempengaruhi Sumber daya manusia , orang - orang yang bekerja .
Ada 4 hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia :
1. Penekanan yang lebih dari bvaisanya pada pengintegrasian berbagai kebijaksananaan dengan rencana bisnis.
2. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak terletak hanya pada manajer khusus , tapi terletak pada manajemen line senior
3. Perubahan fokus dari hubungan serikat pekerja - manajement menjadi manajemen - karyawan dari kolaktivisme menjadi individualisme
4. Terdapat absentuasi pada kometmen dan melatih inisiatif dimana manajemen berperan sebagai penggerak dan fasilitator
MAKSUD :
Memperbaiki kontribusi produktif orang – orang kepada organisasi dalam cara yang bertanggungjawab secara stategis, etis, dan sosial, unutk mencapai tujuan yang telah di tentukan .
TUJUAN :
1. Tujuan kemasyarakatan / soaial
Bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan terhadap masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah – masalah sosial,
2. Tujuan organisasi
Sasaran / target untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, untuk meningkatkian efektifitas orgonisasional dengana cara :
• Meningkatkan pruduktifitasnya, tenaga terlatih daqn termotivasi dengan baik
• Mendayagunakan tenata yang efesien, efektifdan mampu menekan biaya dengan baik
• Mengembangkan dan mempertahankan kualitas kehidupan kerja dengan memberika kesempatan dan kepuasan kerja bagi pekerja
• Memastika untuk memberikan rasa aman, kepastian dan tenang terhadap tenaga kerja
• Mengkumonikasikan kebijakan dengan pekerja
• Mengelola perubahan yang menguntungkan perseorangan, kelompok , perusahaan dan masyarakat.
3. Tujuan Fungsional
Tujuan untuk mempertahankan kontribusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi, dan mampu berfungsi sebagai penguji realitas ketika manajer lini mengajukan ide – ide praktek dan arah yang terbaru.
4. Tujuan Pribadi
Adalah tujuan individu yang ingin dicapai melalui aktivitasnya.
MENGAPA ANDA PERLU BELAJAR MANAJEMEN
Oleh : Wawan Tjahjono, SH
Mahasiswa program MM Unsoed Angk XXIV Th 2009
Manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya yang meliputi manusia (SDM), dana/anggaran, bahan baku, alat/mesin dan lain-lain secara efektif dalam rangka pencapaian suatu sasaran secara optimal, sehingga sasaran/target dari kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan tersebut dapat tercapai sesuai sasaran/target/standard yang diharapkan.
Dalam pelaksanaan bisnis, maka upaya pencapaian kesempurnaan dari hasil yang diharapkan merupakan suatu hal yang fundamental dan kesempurnaan hasil yang didapat tersebut memerlukan suatu strategi dan pengaturan berupa manajemen. Sehingga tentunya para pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen dalam rangka meningkatkan hasil dari kegiatan bisnisnya. Beberapa pertimbangan yang mendasar dan melatar belakangi perlunya manajemen untuk dipelajari tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
a.Ditinjau dari sudut pandang organisasi (SDM). Bentuk organisasi dari suatu usaha bisnis tentunya membutuhkan adanya suatu organisasi yang tidak terlalu besar/banyak jumlah personelnya pada level penentu kebijaksanaan/pimpinan. Hal tersebut dibutuhkan dengan pertimbangan supaya tidak terlalu membingungkan bawahan karena terlalu banyaknya kebijaksanaan yang harus dilakukan karena timbulnya perbedaan dari masing-masing pimpinan tersebut. Dari permasalahan di bidang organisasi , maka perlu adanya strategi yang tepat sebagai salah satu solusi terbaik dalam pemecahan permasalahannya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka pimpinan maupun para pelaku bisnis harus belajar manajemen untuk menentukan strategi dalam rangka menjalankan bisnisnya tersebut.
b.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan dana/anggaran. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis memerlukan langkah-langkah yang menggunakan dana/anggaran. Supaya anggaran/dana yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan dana / anggaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
c.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan bahan baku. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan bahan baku sebagai bahan mentah/awal yang akan diolah menjadi produk/barang yang dihasilkan . Supaya bahan baku yang digunakan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik.
Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan bahan baku, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
d.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan alat/mesin dan waktu. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan alat/mesin dan kebutuhan waktu untuk menghasilkan produk/barang sebagai hasil akhirnya. Supaya alat/mesin dan waktu yang digunakan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan alat/bisnis dan waktu, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
e.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk jasa pemasaran memerlukan metode yang terbaik dan tepat agar barang/jasa yang ditawarkan dapat menarik minat konsumen untuk membeli/menggunakan jasa tersebut. Supaya metode yang digunakan tepat dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
Demikian beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya mempelajari manajemen.
MENGAPA ANDA PERLU BELAJAR MANAJEMEN
Oleh : Wawan Tjahjono, SH
Mahasiswa program MM Unsoed Angk XXIV Th 2009
Manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya yang meliputi manusia (SDM), dana/anggaran, bahan baku, alat/mesin dan lain-lain secara efektif dalam rangka pencapaian suatu sasaran secara optimal, sehingga sasaran/target dari kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan tersebut dapat tercapai sesuai sasaran/target/standard yang diharapkan.
Dalam pelaksanaan bisnis, maka upaya pencapaian kesempurnaan dari hasil yang diharapkan merupakan suatu hal yang fundamental dan kesempurnaan hasil yang didapat tersebut memerlukan suatu strategi dan pengaturan berupa manajemen. Sehingga tentunya para pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen dalam rangka meningkatkan hasil dari kegiatan bisnisnya. Beberapa pertimbangan yang mendasar dan melatar belakangi perlunya manajemen untuk dipelajari tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
a.Ditinjau dari sudut pandang organisasi (SDM). Bentuk organisasi dari suatu usaha bisnis tentunya membutuhkan adanya suatu organisasi yang tidak terlalu besar/banyak jumlah personelnya pada level penentu kebijaksanaan/pimpinan. Hal tersebut dibutuhkan dengan pertimbangan supaya tidak terlalu membingungkan bawahan karena terlalu banyaknya kebijaksanaan yang harus dilakukan karena timbulnya perbedaan dari masing-masing pimpinan tersebut. Dari permasalahan di bidang organisasi , maka perlu adanya strategi yang tepat sebagai salah satu solusi terbaik dalam pemecahan permasalahannya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka pimpinan maupun para pelaku bisnis harus belajar manajemen untuk menentukan strategi dalam rangka menjalankan bisnisnya tersebut.
b.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan dana/anggaran. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis memerlukan langkah-langkah yang menggunakan dana/anggaran. Supaya anggaran/dana yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan dana / anggaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
c.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan bahan baku. Dalam pencapaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan bahan baku sebagai bahan mentah/awal yang akan diolah menjadi produk/barang yang dihasilkan . Supaya bahan baku yang digunakan dapat ditekan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik.
Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan bahan baku, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
d.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan alat/mesin dan waktu. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk produksi memerlukan alat/mesin dan kebutuhan waktu untuk menghasilkan produk/barang sebagai hasil akhirnya. Supaya alat/mesin dan waktu yang digunakan seminimal mungkin tetapi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan alat/bisnis dan waktu, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
e.Ditinjau dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran. Dalam pen capaian sasaran dari bisnis dalam bentuk jasa pemasaran memerlukan metode yang terbaik dan tepat agar barang/jasa yang ditawarkan dapat menarik minat konsumen untuk membeli/menggunakan jasa tersebut. Supaya metode yang digunakan tepat dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya manajemen yang baik. Sehingga berdasarkan tinjauan dari sudut pandang penggunaan metode pemasaran, maka pelaku bisnis sangat perlu untuk mempelajari manajemen.
Demikian beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya mempelajari manajemen.
Post a Comment